Garut - Opsjurnal.asia | Laporan Ekonomi & Kepemerintahan - Kamis, 9 Juli 2026. Menjelang waktu salat Dzuhur, Ruang Rubik Gatra menjadi wadah diskusi kritis yang memadukan data empiris, analisis ekonomi kepemerintahan, dan candaan renyah. Narasumber utama, Kang Eep, Presiden Indonesia Locavore Society (ILS) dan pengamat ekonomi pangan, memaparkan analisisnya terkait fenomena ganjil: sebagian pengusaha perhotelan, restoran, dan kafe (HoReCa) di Garut justru berbelanja sayuran ke Pasar Induk Caringin Bandung—padahal komoditas yang dibeli itu sesungguhnya berasal dari lahan pertanian Garut sendiri.
“Ini seperti kita menyewa kuda untuk keliling desa, lalu pulang membawa kuda yang sama dengan ongkos lebih mahal,” ujar Kang Eep memulai dengan nada santai, disambut tawa peserta. “Sayangnya, dalam ekonomi pangan, logika jarak tak selalu menang. Yang menang adalah logika kepastian pasokan dan sistem layanan.”
Secara agronomis, Garut tidak diragukan lagi sebagai salah satu lumbung sayuran utama Jawa Barat. Kawasan Samarang, Cikajang, Bayongbong, Pasirwangi, Sukaresmi, Cisurupan, dan dataran tinggi lainnya mencatat keunggulan komparatif yang nyata. Menurut kajian MAHATANI Universitas Garut, tujuh komoditas utama—kentang, cabai besar, cabai rawit, kubis, sawi, tomat, dan wortel—memiliki nilai Keunggulan Lokasi (Location Quotient/LQ) di atas angka 1, yang menandakan kapasitas produksi mampu memenuhi kebutuhan lokal sekaligus dikirim ke daerah lain. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut tahun 2025 mencatat produksi kentang mencapai 1.859.277 kuintal atau setara 185.927 ton—jumlah yang jauh melampaui estimasi kebutuhan konsumsi warga Garut.
“Berdasarkan data tersebut, jelaslah bahwa masalah utama kita bukan kekurangan hasil panen. Menurut analisis saya, masalahnya adalah orkestrasi rantai pasok: kita hebat menanam, namun belum pandai menyambungkan hasil panen dengan pasar yang ada di depan mata,” tegasnya.
Fenomena sayur Garut yang “berputar lewat Bandung” bukanlah pola baru. Studi Institut Teknologi Bandung (ITB) mengenai rantai pasok sayuran Kota Bandung mencatat data awal Januari 2013 menunjukkan pengiriman dari Cikajang ke Bandung mencapai 22 ton kubis, 27 ton kentang, 12 ton tomat, serta komoditas cabai dan wortel dalam jumlah signifikan. “Meskipun data tersebut sudah berumur, hal ini mengindikasikan bahwa Garut sudah lama menjadi pemasok utama Caringin—namun hingga kini belum ada data resmi terbaru yang mencatat berapa persen sayuran itu kemudian kembali lagi dibeli oleh dapur Garut. Pola aliran ini patut diduga menjadi sumber kebocoran ekonomi lokal,” tambah Kang Eep.
Pasar Induk Caringin bukan sekadar tempat transaksi jual beli, melainkan simpul agregasi dan distribusi yang terintegrasi secara nasional. Data Universitas Widyatama yang mengutip catatan Badan Pengelola Pasar Induk Caringin (BP3C) menunjukkan terdapat 3.117 pedagang, di mana 917 di antaranya bergerak di sektor sayuran dengan pasokan yang menjangkau dari Garut, Bandung, Tasikmalaya, hingga Brebes, Wonosobo, dan Malang.
Caringin unggul bukan karena jarak yang lebih dekat, melainkan karena menyediakan kelengkapan jenis barang, kepastian volume, standar kualitas, mekanisme transaksi formal, serta jaminan layanan penggantian barang rusak. “Dapur profesional HoReCa tidak hanya membeli sayur—mereka membeli kepastian: barang datang tepat waktu, ukuran seragam, ada nota resmi, dan pemasok dapat dipertanggungjawabkan. Petani Garut punya produk terbaik, tapi belum tentu memiliki sistem layanan yang memenuhi standar operasional ini,” jelas narasumber.
Peluang pasar di Garut sendiri sesungguhnya sangat besar. Data Satu Data Garut tahun 2025 mencatat terdapat 249 unit akomodasi, terdiri dari 62 hotel dan 187 penginapan. BPS juga mencatat hingga Desember 2025 tercatat 669 ribu kunjungan wisatawan nusantara, dengan tingkat hunian kamar hotel bintang mencapai 62,02 persen. Belum terhitung kebutuhan harian rumah sakit, sekolah, pesantren, katering, dan rumah tangga.
“Uang belanja pangan yang seharusnya berputar di ekonomi lokal justru mengalir keluar. Ini bukan karena pelaku usaha tak cinta produk daerah, tapi karena produk daerah belum disajikan dengan kemudahan layanan yang setara dengan pasar induk luar,” ujarnya seraya menambahkan, “Kita tidak bisa memaksa mereka membeli; kita yang harus menyiapkan sistem yang layak dan mudah dibeli.”
Untuk menutup kebocoran ekonomi ini, menurut pandangan Kang Eep diperlukan pembangunan Simpul Pangan Wilayah (Regional Food Hub) sesuai definisi Kementerian Pertanian dan USDA: lembaga yang mengelola pengumpulan, penyortiran, pengemasan, hingga pemasaran produk lokal agar mampu memenuhi standar pembelian grosir dan institusi.
Di Garut, simpul ini harus berfungsi lebih dari sekadar gudang: mencakup pendataan petani, jadwal tanam-panen, standarisasi mutu, pengiriman terjadwal, hingga administrasi kontrak. Pendukung utamanya adalah Dasbor Lalu Lintas Pangan yang memuat data terpadu. Langkah awal yang disarankan adalah Audit Lokavore untuk memetakan komposisi belanja lembaga dan usaha di Garut.
“Daerah yang tidak menguasai distribusi, hanya akan menikmati bagian terkecil dari nilai tambah komoditasnya,” tutupnya diselingi candaan ringan: “Kalau sayur Garut harus naik-turun lewat Bandung dulu baru sampai dapur Garut, nanti sayurnya capek di jalan, apalagi kantong kita.”
Catatan Redaksi: Pandangan ini disampaikan dalam forum jajak pendapat. Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan Kabupaten Garut, Asosiasi Pengusaha HoReCa, maupun perwakilan kelompok tani terkait usulan dan analisis tersebut.
(M.A. Zakariyya S.E)
Sumber: Jajak Pendapat Rubrik Gatra, Kamis 9 Juli 2026
Narasumber: Kang Eep, Presiden Indonesia Locavore Society (ILS), Pengamat Ekonomi Pangan
Kategori: Ekonomi Pembangunan, Rantai Pasok, Kebijakan Publik, Kepemerintahan Daerah
