Garut - Opsjurnal.asia - Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM GATRA), wadah persatuan masyarakat wilayah utara Kabupaten Garut, melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Limbangan hari ini. Pihaknya meminta secara tegas kepada Pemerintah Kabupaten Garut untuk segera memberikan kepastian administrasi dan teknis terkait status proyek yang telah berjalan bertahun-tahun, menyerap anggaran daerah dalam jumlah signifikan, namun hingga saat ini belum dapat difungsikan.
Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan tim PM GATRA, kondisi fisik lingkungan proyek menunjukkan tanda-tanda minimnya pemeliharaan. Vegetasi liar tumbuh di area kompleks bangunan, akses jalan masuk tidak terawat, dan belum terlihat aktivitas penyelesaian konstruksi. Situasi ini menimbulkan keraguan mendasar di kalangan masyarakat mengenai kelanjutan proyek strategis yang menjadi kebutuhan mendesak wilayah Garut Utara.
Saat dimintai tanggapan awak media Opsjurnal.asia, Ketua Umum PM GATRA, Rd. H. Holil Aksan Umarzen, menyatakan bahwa masyarakat tidak hanya berhak atas penjelasan administratif mengenai keterlambatan, melainkan juga berhak memperoleh kepastian kelayakan bangunan sebelum dioperasikan.
"Menurut pandangan kami, rumah sakit merupakan bangunan dengan klasifikasi risiko tinggi karena berfungsi menampung pasien, tenaga medis, serta peralatan vital. Aspek keselamatan struktural harus menjadi landasan utama sebelum fasilitas ini diserahkan kepada masyarakat. Kita tidak dapat membiarkan operasional berjalan tanpa verifikasi objektif atas kelayakan bangunannya," tegas Holil.
Berkaitan dengan hal tersebut, PM GATRA meminta Bupati Garut untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan akuntabel kepada publik mengenai:
1. Status administrasi dan teknis pembangunan RSUD Limbangan pada saat ini;
2. Total alokasi serta realisasi anggaran yang telah digunakan hingga saat ini;
3. Identifikasi kendala mendasar yang menyebabkan proyek belum selesai;
4. Jadwal dan peta jalan penyelesaian serta pengoperasian yang pasti.
Lebih lanjut, PM GATRA mendesak dilaksanakannya audit teknis independen menyeluruh terhadap bangunan, baik sebelum kelanjutan pembangunan maupun sebelum masa operasional dimulai. Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup analisis struktur konstruksi, kualitas material, sistem pondasi, karakteristik tanah dasar (geoteknik), potensi penurunan tanah, serta kesesuaian seluruh aspek keselamatan dengan standar nasional yang berlaku.
Pihak PM GATRA mengusulkan agar pengujian dilakukan oleh lembaga berwenang yang memiliki kompetensi dan kredibilitas di bidangnya, seperti Laboratorium Rekayasa Struktur dan Geoteknik Institut Teknologi Bandung (ITB) atau badan profesional lain yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan.
"Kami sama sekali tidak menuduh telah terjadi kegagalan konstruksi. Justru ketiadaan kepastian inilah yang mendorong kami meminta verifikasi ilmiah. Audit independen adalah cara yang kami anggap paling tepat untuk menjawab keraguan publik dengan data objektif, bukan sekadar spekulasi," lanjut Holil.
Langkah ini dinilai sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan aset publik sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai infrastruktur kunci bagi wilayah utara, keberadaan RSUD Limbangan memiliki peran strategis untuk memperluas akses kesehatan, mempercepat penanganan kasus darurat, mengurangi beban pelayanan RSUD dr. Slamet, serta menjadi fondasi pelayanan dasar bagi persiapan Daerah Otonomi Baru Garut Utara.
PM GATRA menegaskan bahwa usulan audit ini bukanlah upaya mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan bentuk pengawasan masyarakat guna memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan bangunan yang aman, tahan lama, dan bermanfaat secara optimal.
"Masyarakat Garut Utara tidak memerlukan perdebatan tanpa akhir. Yang dibutuhkan adalah kepastian, transparansi, dan percepatan pembangunan yang tetap mengutamakan keselamatan. Jangan sampai fasilitas yang dibangun atas keringat rakyat justru berubah menjadi sumber risiko bagi rakyat sendiri."
Redaksi Opsjurnal.asia telah berupaya menyampaikan permintaan tanggapan resmi kepada Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban tertulis dari pihak terkait. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi klarifikasi maupun tanggapan berimbang, dan akan memperbarui berita ini segera setelah ada informasi resmi.
(M.A. Zakariyya S.E)
