Wakil Ketua Bidang Kepemerintahan dan Infrastruktur PM Gatra: Kuncinya Kebijakan Responsif Dan Kepemimpinan Tegas
(Simulasi Kenaikan UMK, Rantai Pasok MBG, Dan Peningkatan Produktivitas Pertanian)
Garut - Opsjurnal.asia | Berita Ekonomi - Kabupaten Garut menyimpan potensi ekonomi raksasa yang berpeluang menambah nilai perputaran uang di daerah hingga lebih dari Rp 3 triliun per tahun. Menurut kajian, peluang ini dapat diwujudkan tanpa memerlukan alokasi anggaran baru yang besar dari APBD. Kuncinya hanya terletak pada penetapan kebijakan berkeadilan, arahan tegas kepada perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, serta kemauan kuat memprioritaskan kepentingan rakyat.
Hal ini diungkapkan secara eksklusif oleh Deden Sopian S.H.I., Wakil Ketua Bidang Kepemerintahan dan Infrastruktur PM Gatra, saat dimintai keterangan melalui sambungan telepon pada hari Jumat, 10 Juli 2026.
Saat ini, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Garut berada di angka Rp2.470.000, tertinggal cukup jauh dibandingkan daerah tetangga yang berbatasan langsung:
- Sumedang: Rp3.950.000
- Kabupaten Bandung: Rp3.970.000
- Tasikmalaya: Rp2.870.000
Berdasarkan simulasi perhitungan narasumber, jika pemerintah daerah menetapkan kenaikan UMK menjadi Rp3.500.000 — angka yang masih berada di bawah UMK Sumedang sebesar Rp500.000 — dampaknya diprediksi cukup signifikan. Dengan asumsi terdapat sekitar 30.000 tenaga kerja formal di Garut:
- Sebelum kenaikan: Rp2.470.000 × 30.000 × 12 bulan = Rp889,2 Miliar per tahun
- Setelah kenaikan: Rp3.500.000 × 30.000 × 12 bulan = Rp1.260 Miliar per tahun
- Potensi penambahan nilai ekonomi: Rp360,8 Miliar per tahun yang berpeluang meningkatkan daya beli masyarakat.
Langkah kebijakan: Dinas Ketenagakerjaan dapat menyusun kajian komprehensif perbandingan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Garut dengan wilayah perbatasan, lalu membahasnya melalui forum tripartit. Perlu dicatat, usulan ini nantinya memerlukan pembahasan mendalam untuk mencari titik keseimbangan agar tidak membebani pelaku usaha skala mikro dan kecil, serta menjaga kelangsungan usaha di daerah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi peluang pasar yang besar bagi produk lokal. Dalam skenario jika BUMDes diprioritaskan sebagai pemasok utama:
- Kebutuhan: 1.000.000 porsi makan
- Nilai per porsi: Rp5.000
- Keuntungan BUMDes diasumsikan 5% = Rp250 Juta per hari
- Dengan operasional 20 hari kerja per bulan:
→ Keuntungan: Rp 5 Miliar per bulan atau Rp 60 Miliar per tahun berpotensi masuk ke kas desa dan kesejahteraan petani lokal.
Langkah kebijakan: Secara prinsip tidak memerlukan penambahan anggaran APBD, namun tetap membutuhkan dukungan operasional yang sudah tersedia. Cukup Satgas terkait, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Koperasi menjalin kemitraan resmi dengan pengelola program, merekrut BUMDes serta KDMP, lalu menyusun SOP kerja sama yang jelas dan memenuhi syarat regulasi pengadaan barang dan jasa.
Sektor pertanian masih memiliki ruang peningkatan yang luas. Berdasarkan data sementara, rata-rata produktivitas padi sekitar 5 ton per hektar, dengan total lahan sawah sekitar 38.000 hektar:
- Produksi saat ini: Sekitar 550.000 ton gabah
- Target moderat: Jika ditingkatkan menjadi 7 ton per hektar melalui pendampingan teknis yang tepat
- Produksi baru: Diprediksi mencapai 800.000 ton gabah atau naik 250.000 ton
- Nilai ekonomi tambahan: 250.000 ton × Rp6.500/kg = Rp1.625 Miliar per tahun bagi petani daerah.
Langkah kebijakan: Dinas Pertanian perlu memastikan petugas penyuluh dan relawan bekerja terintegrasi bersama pemerintah desa dan kelompok tani. Ini adalah pelaksanaan tugas yang sudah ada, namun memerlukan komitmen dan pengawasan berkelanjutan untuk mencapai target.
Berdasarkan ketiga gambaran di atas, potensi nilai ekonomi yang besar tersebut dapat diwujudkan tanpa beban anggaran baru yang signifikan. Namun demikian, pelaksanaannya memerlukan kebijakan yang responsif, kepemimpinan yang tegas mengarahkan perangkat daerah, serta sinkronisasi antar aturan dan pemangku kepentingan. Nilai ini berpotensi sangat besar dampaknya bagi perputaran ekonomi di lapisan terbawah masyarakat Garut jika syarat-syarat pelaksanaan dapat dipenuhi.
Angka jumlah pekerja, luas lahan, serta asumsi harga dan margin keuntungan merupakan hasil simulasi kajian narasumber. Redaksi menyarankan verifikasi lebih lanjut dengan data resmi BPS, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, dan instansi terkait.
Redaksi telah berupaya meminta tanggapan Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pertanian, Dinas PMD, serta perwakilan pengusaha di Garut, namun hingga berita ini diturunkan belum dapat dihubungi.
Redaksi tetap membuka ruang tanggapan, pandangan, dan data pembanding dari seluruh pihak terkait demi kelengkapan dan keobjektifan informasi.
Sumber: Wawancara Eksklusif, Kajian Simulasi Kebijakan Ekonomi
Narasumber: Deden Sopian S.H.I. (Wakil Ketua Bidang Kepemerintahan dan Infrastruktur PM Gatra)
Waktu Terbit: Jumat, 10 Juli 2026
Kategori: Analisis Ekonomi, Kebijakan Publik, Pembangunan Garut
