Liputan Khusus | Analisis Strategi Dan Yuridis
Kamis, 16 Juli 2026
Wawancara: Sambungan Telepon dari Sudut Lorong Jalanan Gatra, Alun-alun Cibatu
Garut - Opsjurnal asia - Di sudut lorong jalanan Gatra yang membelah Alun-alun Cibatu, di tengah heningnya perjalanan waktu, terjalin percakapan panjang yang mengangkat kembali ruh sejarah dan cita-cita luhur pembangunan. Melalui sambungan telepon, Yadi Alfitrah Karyadipura, S.E, Wakil Ketua Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PPDOB) Jawa Barat, memaparkan secara mendalam landasan filosofis, historis, akademis, serta yuridis perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Garut Utara.
Perjuangan ini tidak sekadar menyentuh aspek administrasi negara, melainkan merupakan ikhtiar suci mewujudkan filosofi leluhur "Limbangan Ngadaun Ngora": sebuah seruan untuk membangkitkan kembali kehormatan, martabat, dan kejayaan wilayah yang pernah menjadi pusat peradaban di Tatar Sunda.
Filosofi Dan Jejak Sejarah Yang Tak Terputus
Bagi Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra), H. Rd. Holil Aksan Umar Zein, gagasan pemekaran tidak lahir dari kepentingan sesaat, melainkan berakar pada kenyataan sejarah yang panjang. Wilayah yang kini mencakup sebelas kecamatan ini pernah menjadi bagian vital Kerajaan Kertarahayu, Galuh, Pajajaran, hingga masa pemerintahan Mataram, VOC, dan kolonial Belanda.
“Limbangan Ngadaun Ngora berbicara tentang kebangkitan. Kebangkitan kehormatan, martabat, dan kejayaan Limbangan di masa depan. Ruh perjuangan Garut Utara ada di sana,” tegas Holil.
Secara historis, kawasan ini pernah dipimpin oleh Prabu Jaya Kusuma I atau Sunan Rumenggong, yang meletakkan dasar nilai kepemimpinan berlandaskan falsafah silih asah, silih asih, silih asuh. Penyebaran Islam di wilayah ini pun dinilai berlangsung jauh lebih awal daripada catatan historiografi umum, menempatkan Limbangan sebagai simpul strategis dakwah sekaligus perdagangan di Priangan Timur.
Namun, perpindahan ibu kota Kabupaten Limbangan ke Garut pada masa kolonial menandai redupnya identitas historis wilayah ini. Terlebih dengan pemberhentian Bupati Limbangan terakhir, Raden Wangsakusumah II, yang dinilai berpihak kepada rakyat. “Kini kami sedang mengembalikan keputusan politik kolonial menjadi keputusan politik Republik Indonesia yang berdaulat,” ujar Holil dengan penuh kesadaran konstitusional.
Landasan Yuridis Dan Kajian Akademis Yang Kokoh
Perjuangan ini tidak hanya berlandaskan semangat sejarah, melainkan telah dibuktikan melalui kajian ilmiah yang ketat. Hasil Kajian Akademis Pemutakhiran Kapasitas Daerah (KAPASDA) yang dipaparkan Universitas Padjadjaran pada 2 Juni 2026 menunjukkan lonjakan signifikan kelayakan Garut Utara:
- Berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2007: Skor meningkat dari 354 (2021) menjadi 451, berkategori Sangat Mampu dan Direkomendasikan;
- Berdasarkan rancangan aturan turunan UU No. 23 Tahun 2014: Memperoleh skor 400, berkategori Berkapasitas dan Layak.
Sementara itu, Kabupaten Garut sebagai daerah induk tetap memperoleh skor 466 dan 410, yang menegaskan bahwa pemekaran tidak akan melemahkan kapasitas fiskal maupun administratif daerah induk. Hal ini sejalan dengan asas keseimbangan kewilayahan dan keadilan yang diamanatkan konstitusi.
Asisten Daerah I Kabupaten Garut, Bambang Hapid Arifin, menegaskan bahwa kajian ini telah dibiayai melalui APBD dan melengkapi persyaratan administratif sebagaimana diatur regulasi nasional. Wilayah yang diusulkan meliputi sebelas kecamatan: Limbangan, Kadungora, Leles, Leuwigoong, Cibiuk, Cibatu, Selaawi, Sukawening, Karangtengah, Kersamanah, dan Malangbong.
Pembangunan Yang Merata Sebagai Tujuan Negara
Pembentukan Garut Utara bukan sekadar pemecahan wilayah, melainkan upaya mempercepat pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Garut yang mendekati tiga juta jiwa, kebutuhan akan kepemimpinan dan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat telah menjadi kebutuhan objektif.
Secara geografis dan ekonomis, Garut Utara memiliki posisi strategis di jalur nasional Bandung–Tasikmalaya, didukung jaringan kereta api dan infrastruktur warisan masa lampau. Potensi pendapatan asli daerah dan aset yang dimiliki menjadikan wilayah ini berpeluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, bukan beban bagi negara.
Ketua Forkoda PPDOB Jawa Barat, Dr. Rahmat Hidayat Djati, menempatkan Garut Utara sebagai salah satu dari sepuluh calon prioritas di Jawa Barat yang telah memenuhi syarat akademis, administratif, maupun kewilayahan. Ia berharap pemerintah pusat dapat membuka kembali moratorium pembentukan daerah baru bagi wilayah yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Menyambut Masa Depan Dengan Kesadaran Bersejarah
Perjuangan yang dimulai sejak Deklarasi 18 Februari 2012, penyerahan usulan ke DPRD pada 12 Juli 2012, hingga persetujuan bersama Pemda dan DPRD pada 1 Juni 2020, kini menanti kebijakan nasional dan pembahasan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada).
Di balik seluruh proses hukum dan administrasi itu, semangat “Limbangan Ngadaun Ngora” tetap menjadi kompas moral. Sebuah pengingat bahwa kemajuan tidak boleh memutus akar sejarah, dan kedaulatan rakyat harus terwujud dalam pelayanan yang nyata.
Jika izin telah dikabulkan, maka Garut Utara akan berdiri tegak bukan hanya sebagai daerah otonom, melainkan sebagai bukti nyata cinta tanah air: bahwa kita menghargai masa lalu, bekerja untuk masa kini, dan membangun masa depan yang mulia bagi generasi mendatang.
(M.A. Zakariyya S.E)
