Bojonegoro, Jatim | OpsJurnal.Asia.
Opini publik, - Program SPPG dibangun untuk menyiapkan makanan bergizi bagi masyarakat.
Namun pengelolaan limbahnya juga wajib menjadi perhatian juga.
Aktivitas dapur SPPG menghasilkan air limbah dari pencucian bahan, peralatan, minyak, lemak, dan sisa makanan setiap hari.
Karena itu, keberadaan IPAL bukan sekadar pelengkap bangunan, melainkan bagian penting dari sistem operasional SPPG.
Jika benar sebuah SPPG beroperasi tanpa IPAL, pertanyaan publik sangat sederhana: limbah cair itu dibuang ke mana?
Tanpa pengolahan yang memadai, limbah berpotensi masuk ke selokan, saluran umum, tanah, maupun sumber air warga.
Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009.
PP Nomor 22 Tahun 2021 juga mewajibkan air limbah yang dibuang ke lingkungan memenuhi baku mutu yang berlaku.
Artinya, setiap kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib memiliki sistem pengelolaan yang mampu mencegah pencemaran.
Lebih ironis jika program yang membawa misi kesehatan dan gizi justru mengabaikan aspek kesehatan lingkungan.
Publik tentu mendukung program SPPG. Namun dukungan itu tidak boleh menghapus kewajiban terhadap lingkungan.
Pertanyaannya bukan apakah programnya baik atau tidak.
Pertanyaannya, apakah pengelolaan limbahnya sudah benar, terkhusus seluruh SPPG di Kabupaten Bojonegoro?
Sebab makanan bergizi untuk generasi masa depan tidak seharusnya dibarengi risiko pencemaran bagi lingkungan sekitar.
Jika IPAL memang belum tersedia, maka perbaikan harus segera dilakukan sebelum dampaknya dirasakan masyarakat luas.
Jangan sampai semangat memberi makan anak bangsa berakhir dengan meninggalkan persoalan lingkungan bagi anak bangsa pula. [Agus].
