JAKARTA, OpsJurnal.Asia – Di saat korban bencana masih berjuang memulihkan kehidupan, dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat justru terseret dalam dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyimpangan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan nilai pengadaan yang menjadi sorotan mencapai Rp148 miliar.
Kasus tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan berbagai bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta banjir di Aceh dan Sumatra.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan pengungkapan perkara itu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Dana Siap Pakai merupakan anggaran yang disediakan untuk mendukung penanganan darurat bencana. Karena itu, dugaan penyalahgunaannya menjadi persoalan serius, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan harapan pada bantuan pemerintah ketika rumah, harta benda, dan sumber penghidupan mereka rusak akibat bencana.
Pengadaan Rp148 Miliar Diduga Bermasalah
KPK menduga terdapat konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB selama periode 2024–2026. Sejumlah penyedia diduga memiliki afiliasi dengan Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB saat itu.
Menurut keterangan KPK, nilai pengadaan dari penyedia yang diduga terafiliasi tersebut mencapai sekitar Rp148 miliar. Penyidik juga mendalami dugaan pemberian imbalan dalam pengurusan sejumlah paket pengadaan.
KPK mengungkap perkara ini melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan pada Selasa (13/10/2026). Setelah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan alat bukti, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Kelima tersangka tersebut adalah Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; Bima Setiawan dan Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB; serta Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian dari pihak swasta.
KPK menduga masing-masing tersangka memiliki peran dalam perkara yang sedang disidik. Meski demikian, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Dana Bencana dan Penderitaan Korban Gempa NTT
Bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT, bencana bukan sekadar peristiwa yang tercatat dalam laporan resmi. Kerusakan rumah, hilangnya rasa aman, serta kebutuhan untuk membangun kembali kehidupan menjadi kenyataan yang harus mereka hadapi.
Di tengah kondisi itu, bantuan pemerintah sangat berarti. Hunian yang layak, kebutuhan pokok, fasilitas pendidikan darurat, dan dukungan pemulihan menjadi bagian penting agar warga dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.
Karena itu, dugaan penyimpangan dana kebencanaan menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas pengelolaan anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Namun, perlu ditegaskan bahwa pengungkapan perkara ini tidak serta-merta membuktikan seluruh dana bantuan korban gempa NTT telah diselewengkan. KPK menyelidiki dugaan tindak pidana dalam penggunaan DSP dan pengadaan barang serta jasa, sementara keterkaitan setiap anggaran dengan penanganan bencana tertentu harus didasarkan pada bukti.
KPK Diminta Mengusut Tuntas
Penyidikan kasus dugaan korupsi dana bencana BNPB masih berlanjut. KPK mendalami peran para tersangka, hubungan dengan penyedia barang dan jasa, serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa anggaran penanganan bencana harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kecepatan penanganan keadaan darurat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pengawasan dan mencegah konflik kepentingan.
Masyarakat berharap KPK mengusut perkara ini hingga tuntas dan menindak tegas setiap pihak yang terbukti melanggar hukum. Pemerintah juga diharapkan memastikan bantuan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Bagi warga NTT yang masih berjuang bangkit setelah gempa, harapan mereka sederhana: mendapatkan tempat tinggal yang aman, menjalani kehidupan dengan layak, dan menerima bantuan tanpa harus khawatir hak mereka disalahgunakan.
Di tengah luka yang belum sepenuhnya pulih, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar janji. Mereka membutuhkan keadilan, kepedulian, dan kepastian bahwa setiap rupiah dana bencana benar-benar digunakan untuk membantu sesama.
