Bangka,OpsJurnal.Asia -
Yuhendri C. ILJ, Ketua DPD AKPERSI Bangka Belitung, melayangkan desakan keras kepada Gubernur Bangka Belitung. Ia meminta agar pemerintah daerah segera turun tangan dan mendengarkan jeritan warga Desa Mantung, Kelurahan Tanjung Gudang, Belinyu.
Desa Mantung saat ini bergolak. Hampir seluruh warga berbenturan dengan PT Rahardja Wirasakti Jaya Mandiri — perusahaan penampungan dan pengepulan BBM berskala besar: Solar, Pertalite, Pertamax.
Mirisnya begini:
1. Kelurahan sudah 2x melayangkan surat resmi. Pertama tanggal 2 Juni 2026, kedua Jumat 12 Juni 2026. Isinya: minta PT duduk bareng warga, dengar aspirasi langsung.
2. Sampai detik ini? Nol tanggapan. Surat resmi dari pemerintah kelurahan dianggap angin lalu.
Warga bukan minta muluk-muluk. Tiga tuntutan dasar mereka:
1. Serap tenaga kerja lokal sesuai keahlian. Putra-putri daerah harus diutamakan, bukan jadi penonton di kampung sendiri.
2. Buka akses jalan yang ditutup sepihak. PT seenaknya menutup jalan warga tanpa konfirmasi. Hak akses masyarakat dikebiri.
3. Jelaskan kompensasi. Dari awal berdiri, warga nggak pernah dapat kejelasan. Janji tinggal janji.
Dampaknya nyata: Aroma Pertalite menyengat tiap hari. PT berdiri di tengah permukiman padat penduduk. Kesehatan dan kenyamanan warga dikorbankan.
"Ini pelecehan terhadap pemerintah kelurahan," tegas Yuhendri. "Kalau surat resmi negara nggak digubris, berarti kelurahan harus tunduk ke PT? Atau kelurahan memang sudah di bawah kekuasaan PT? Buktikan kalau pemimpin itu masih ada. Jangan cuma namanya dikenal, tapi wujud dan kinerjanya nyata untuk rakyat!"
Ia juga memerintahkan seluruh jurnalis AKPERSI Babel untuk menjadikan kasus ini sorotan utama. "Investigasi! Bongkar data! Jangan biarkan warga Mantung sendirian melawan arogansi korporasi!"
Pertanyaannya sekarang: Gubernur Bangka Belitung mau berpihak ke rakyat, atau diam jadi penonton saat warganya tercekik?
(yd)
