Garut.Opsjurnal.asia - Dalam rangka menjajaki pandangan dan membangun persepsi bersama mengenai perjalanan pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) Garut Utara, Ketum PM GATRA, Rd. H. Holil Aksan Umarzaen menyampaikan refleksi mendalamnya melalui sesi diskusi dan jejak pendapat yang berlangsung di Grup WhatsApp Rubrik Gatra.
Dalam uraiannya, ia menanggapi pertanyaan mendasar yang sering muncul di tengah masyarakat: mengapa perjuangan pembentukan Garut Utara berjalan dalam rentang waktu yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain seperti Pangandaran atau Bandung Barat yang telah lebih dulu mewujud.
“Jika ditinjau dari sisi potensi wilayah, sejarah, serta posisi strategisnya, sesungguhnya Garut Utara memiliki modal yang sangat memadai. Namun setiap daerah memiliki lintasan sejarah, tantangan, dan momentumnya masing-masing. Tidak dapat disamaratakan dengan daerah lain,” ujarnya membuka pernyataan. Sabtu, (13/06/26)
Rd. H. Holil menjelaskan bahwa pada masa puncak gelombang pemekaran daerah di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dirinya lebih banyak berkiprah dan menjalankan amanah pengabdian di luar wilayah Garut, meliputi Bandung, Jakarta, hingga luar negeri. Kondisi tersebut membuatnya belum dapat terlibat secara langsung dalam konsolidasi awal perjuangan saat itu.
“Baru setelah kembali ke tanah kelahiran dan mendapat amanah dari para sesepuh, ulama, serta tokoh masyarakat, saya memandang keterlibatan ini sebagai panggilan pengabdian. Apa yang belum dapat diwujudkan di masa lampau, wajib menjadi ikhtiar di masa kini agar generasi mendatang tidak kehilangan kesempatan,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa wadah perjuangan PM GATRA dibentuk secara khusus sebagai induk gerakan yang fokus pada tujuan tunggal, bukan organisasi serba guna. Seluruh aktivitasnya berjalan atas dasar semangat gotong royong dan kesukarelaan, tanpa dukungan pendanaan tetap. Para pengurus dan relawan meluangkan waktu, tenaga, dan biaya pribadi demi menjaga keberlangsungan perjuangan.
Ia juga menguraikan dinamika strategi yang ditempuh: mulai dari penguatan melalui jalur organisasi, keterlibatan dalam kontestasi politik untuk memperluas akses advokasi, hingga menjalin jejaring kerja sama di tingkat provinsi melalui FORKODETADA dan FORKODA PPDOB Jawa Barat. Menurutnya, setiap langkah yang diambil semata-mata bertujuan untuk memperkuat posisi tawar dan mempercepat proses pembahasan di tingkat pengambil kebijakan, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Perjuangan ini tidak lepas dari ujian pemahaman dan persepsi yang beragam. Namun satu hal yang harus dipegang teguh: Garut Utara bukan milik satu orang, satu kelompok, atau satu kepentingan politik. Ia adalah cita-cita bersama yang harus diletakkan di atas segala kepentingan,” jelasnya.
Ia juga mengenang jasa para pendahulu dan pejuang yang telah mendahului, yang telah mengorbankan segalanya tanpa pamrih demi masa depan wilayah ini. Baginya, makna hakiki perjuangan bukanlah soal siapa yang paling berjasa, melainkan bagaimana setiap pihak mengambil bagian sesuai kemampuan dan ketulusan hatinya.
“Jabatan hanyalah sarana yang bersifat sementara, sedangkan nilai pengabdian akan terus tercatat dalam sejarah. Perjuangan yang besar bukan hanya milik mereka yang memetik hasilnya, tetapi juga milik mereka yang dengan tulus menanam dan merawatnya, meski mungkin tidak sempat menikmati buahnya,” pungkas Rd. H. Holil Aksan Umarzaen mengakhiri penyampaiannya.
(M.A. Zakariyya, S.E)
