Jawa Tengah,OpsJurnal.asia-
Suasana memanas di kompleks kantor DPRD Pati pada Kamis (2/10/2025) pagi. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istiyanto, menjadi korban pengeroyokan massa pendukung Bupati Pati, Sudewo, saat hendak menghadiri rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.
Massa Padati Area DPRD Pati Sejak pagi, ribuan pendukung Bupati Sudewo memadati area pendopo kantor bupati yang berada satu kompleks dengan gedung DPRD Pati. Mereka datang untuk memberikan dukungan kepada Sudewo yang dijadwalkan hadir dalam rapat Pansus Hak Angket.
Sudewo dipanggil DPRD Pati guna memberikan klarifikasi terkait sejumlah kebijakan pemerintahannya yang dinilai bermasalah. Kehadiran massa membuat aparat kepolisian harus menurunkan ratusan personel untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Teguh dan Botok Diserbu Pendukung Sekitar pukul 09.40 WIB, situasi mulai memanas ketika Teguh Istiyanto bersama Supriyono alias Botok berusaha masuk ke gedung DPRD Pati melalui pintu gerbang selatan. Beberapa pendukung Sudewo yang melihat kedatangan Teguh langsung berteriak,
"Kuwi Teguh! Kuwi Teguh!". Teriakan itu memicu puluhan pendukung menyerbu Teguh dan Botok. Kapolresta Pati Kombespol Jaka Wahyudi bersama aparat yang berjaga sempat kewalahan mengendalikan massa.
Di tengah kericuhan, Botok berhasil melompat masuk ke halaman DPRD dengan memanjat pintu gerbang. Namun, Teguh tidak seberuntung rekannya. Ia ditarik mundur, dijatuhkan, lalu menerima pukulan dan tendangan bertubi-tubi dari massa.
Polisi akhirnya berhasil mengevakuasi Teguh dari amukan, meski kondisi sempat sangat kacau. Agenda Pansus Hak Angket DPRD Pati Di sisi lain, Pansus Hak Angket DPRD Pati tetap berencana memeriksa Bupati Sudewo.
Rapat dijadwalkan berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
"Besok pagi (hari ini) jadwalnya Pak Bupati. Kalau Pak Wakil Bupati Jumat pagi. Pak Pj Sekda siang setelah jumatan," ujar Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Joni Kurnianto, Rabu (1/10/2025).
Joni menjelaskan, daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada Sudewo masih dibahas dalam rapat internal Pansus. Tuntutan AMPB dan Potensi Pemakzulan Pansus Hak Angket DPRD Pati sendiri terbentuk sejak 13 Agustus 2025, setelah ribuan warga yang tergabung dalam AMPB menggelar aksi demonstrasi menuntut Sudewo mundur dari jabatannya sebagai bupati.
Namun, karena Sudewo menolak, AMPB kemudian mendesak DPRD membentuk Pansus untuk menyelidiki kebijakan-kebijakan yang dianggap bermasalah.
Hasil akhir dari penyelidikan Pansus berpotensi sampai ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Jika terbukti, proses ini bisa berujung pada pemakzulan terhadap Bupati Sudewo.
Sumber: Kompas.com
