Garut - Opsjurnal.asia - Dalam kegiatan Silaturahmi dan Musyawarah Persiapan Kajian Kawasan Calon Ibu Kota Kabupaten Garut Utara, Stap Bidang Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Ibu Widi, secara resmi menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Garut terhadap seluruh rangkaian sosialisasi dan proses penyusunan kajian yang sedang berlangsung. Pernyataan ini disampaikan dengan landasan analisis akademis dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan berkelanjutan.
Secara akademis, pembentukan daerah otonom baru dan penentuan pusat pemerintahan merupakan manifestasi dari upaya negara untuk mendekatkan pelayanan publik serta mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah Kabupaten Garut senantiasa memberikan apresiasi dan dukungan yang tulus terhadap inisiatif yang tumbuh dari masyarakat. Sosialisasi ini bukan sekadar pertemuan, melainkan sarana penting untuk menyamakan persepsi, menjaring aspirasi, serta membangun kesepahaman bersama dalam merencanakan masa depan wilayah. Hal ini sepenuhnya selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai pilar utama,” ujar Widi.
Beliau menegaskan bahwa dukungan tersebut terwujud dalam bentuk fasilitasi kelembagaan, bimbingan teknis, serta pengawalan proses agar tetap berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan. “Kami mendukung sepenuhnya upaya ini, namun dukungan tersebut senantiasa disertai harapan agar setiap langkah dilandasi kajian yang mendalam, data yang valid, dan pertimbangan yang objektif. Sebab keputusan yang diambil kelak akan menjadi pondasi bagi berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik dalam jangka waktu yang sangat panjang,” tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendekatan kajian yang terbuka terhadap berbagai alternatif lokasi serta verifikasi fakta di lapangan mencerminkan kedewasaan dalam merencanakan pembangunan wilayah. “Kita tidak boleh terjebak pada satu pilihan semata tanpa melihat fakta di lapangan. Kelayakan administrasi, kondisi fisik wilayah, aksesibilitas, daya dukung lingkungan, hingga kepentingan masyarakat luas harus menjadi rujukan utama. Proses yang teliti dan hati-hati adalah bentuk tanggung jawab kita bersama kepada generasi mendatang,” imbuhnya.
Di akhir penyampaian, Widi mengajak seluruh elemen untuk menjaga persatuan dan kesinambungan proses. “Pemerintah hadir bukan untuk menggantikan peran masyarakat, melainkan untuk berjalan beriringan. Mari kita junjung tinggi musyawarah, patuh pada aturan, dan utamakan kepentingan umum di atas segalanya. Semoga kerja sama yang baik ini melahirkan hasil yang optimal, sah secara hukum, dan benar-benar membawa kemajuan nyata bagi seluruh rakyat Garut Utara,” pungkasnya.
Catatan Debu Jalanan Gatra:
“Dukungan pemerintah adalah pengakuan atas perjuangan rakyat. Namun dukungan itu menjadi bermakna saat dijalankan dengan ilmu yang benar, data yang jujur, dan aturan yang ditegakkan. Pemerintah dan rakyat adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan: satu tujuan, satu arah, untuk membangun Garut Utara yang bermartabat.”
(Debu Jalanan Gatra - Debu Jalanan Gatra)
