Garut - Opsjurnal.asia - Penyelenggaraan kegiatan Silaturahmi dan Musyawarah Persiapan Kajian Kawasan Calon Ibu Kota Kabupaten Garut Utara yang dihadiri berbagai elemen masyarakat, tokoh, dan pejabat pemerintah daerah, menyisakan catatan penting terkait ketidakhadiran keseluruhan 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut yang telah diundang secara resmi melalui surat bernomor 041/PM-GATRA/VIII/2026. Tanpa kehadiran perwakilan maupun pemberitahuan yang layak, hal ini menjadi bahan perenungan bersama dalam perspektif etika jabatan dan tata krama kelembagaan.
Menyikapi hal tersebut, Deden Sopian, S.HI., mantan anggota dewan selama 4 periode sekaligus Waketum Bidang Kepemerintahan dan Infrastruktur PM Gatra, menyampaikan pandangan secara arif dan berimbang. “Dalam etika organisasi dan kenegaraan, undangan resmi merupakan bentuk penghormatan sekaligus panggilan amanah. Keterlibatan wakil rakyat dalam forum yang menyangkut kepentingan luas masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi menjaring aspirasi. Meskipun setiap pejabat memiliki kesibukan masing-masing, namun penyampaian kabar atau pemberitahuan adalah hal yang sangat dianjurkan guna menjaga kesantunan antar lembaga,” ujarnya. Rabu, (12/8/26)
Beliau menambahkan bahwa penetapan calon ibu kota memiliki dampak strategis jangka panjang, sehingga kehadiran atau setidaknya tanggapan yang layak akan sangat membantu menyamakan persepsi. “Kita semua menginginkan proses yang baik dan bermartabat. Kehadiran atau komunikasi yang jelas mencerminkan keseriusan menjaga amanah yang telah diberikan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, M.A. Zakariyya, S.E. – yang akrab disapa “Debu Jalanan Gatra”, wartawan senior sekaligus Koordinator Bidang Teknologi Informasi dan Multimedia PM Gatra – menyampaikan catatan dengan landasan etika, agama, dan peraturan:
Ditinjau Dari Etika Dan Ajaran Agama
Memenuhi undangan adalah bagian dari adab dan akhlak mulia sebagaimana sabda Nabi SAW: “Apabila diundang seseorang di antara kalian, maka hendaklah ia memenuhi undangan itu.” (HR. Bukhari & Muslim). Jika berhalangan hadir, maka adab yang benar adalah memberitahukan alasannya dengan jujur dan santun. Mengabaikan tanpa kabar dapat dinilai sebagai kurang menghargai pihak yang mengundang serta melalaikan hak orang lain. Allah SWT juga mengingatkan agar menyempurnakan janji, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban (QS. Al-Isra: 34). Amanah jabatan yang diemban mengandung makna kesediaan hadir mendengar aspirasi konstituennya.
Ditinjau Dari Kaidah Hukum Dan Etika Pemerintah
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu fungsi DPRD adalah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan pejabat berpedoman pada asas kepentingan umum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dalam etika organisasi, ketepatan merespons undangan resmi menjadi cerminan wibawa lembaga dan tanggung jawab pribadi pejabat.
Konsekuensi Dan Panggilan Bersama
Kelalaian menyampaikan alasan ketidakhadiran berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, mengurangi kepercayaan publik, serta dinilai kurang responsif terhadap amanah yang diemban. Namun demikian, ruang perbaikan masih terbuka lebar. Diharapkan ke depannya terjalin komunikasi yang lebih baik, sehingga seluruh elemen dapat bersinergi secara harmonis demi kepentingan bersama dan kemajuan Garut Utara.
(Acep N Permana)
