Lampung Utara,OpsJurnal.Asia -
Sikap Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, menuai sorotan setelah sejumlah awak media mengaku mendapatkan respons yang dinilai kurang bersahabat saat hendak melakukan konfirmasi terkait persoalan yang tengah menjadi perhatian publik di lingkungan sekolah tersebut.
Kedatangan para wartawan bukan tanpa alasan. Mereka menjalankan fungsi jurnalistik untuk menggali informasi sekaligus meminta klarifikasi dan perimbangan berita mengenai dugaan seorang siswi kelas XII yang disebut-sebut dikeluarkan atau diminta mengundurkan diri karena mengalami kehamilan di luar nikah.
Namun, upaya konfirmasi tersebut justru diwarnai respons yang oleh sejumlah wartawan dinilai tidak mencerminkan sikap komunikatif seorang pejabat publik. Sikap tertutup dan cara menerima kedatangan awak media itu pun memunculkan kekecewaan.
Seorang wartawan yang berada di lokasi menyayangkan sikap tersebut. Menurutnya, seorang kepala madrasah semestinya mampu memberikan penjelasan secara terbuka, santun, dan profesional, terlebih ketika persoalan yang ditanyakan menyangkut hak pendidikan seorang peserta didik.
"Pers datang bukan untuk mencari keributan, melainkan menjalankan tugas jurnalistik dan meminta klarifikasi. Jika informasi yang beredar tidak benar, sampaikan bantahannya secara terbuka. Jangan justru menunjukkan sikap yang terkesan menutup diri," ungkapnya.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian karena sebelumnya muncul keluhan dari pihak wali murid yang mengaku diminta menandatangani surat pengunduran diri anaknya, sementara waktu pelaksanaan ujian kelulusan sudah semakin dekat.
Jika dugaan tersebut benar, tentu persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Hak memperoleh pendidikan merupakan hak setiap anak yang harus dilindungi. Karena itu, setiap kebijakan sekolah yang berpotensi menghambat keberlanjutan pendidikan peserta didik perlu dijelaskan dasar hukum dan prosedurnya secara transparan.
Di sisi lain, pihak Humas MAN 1 Lampung Utara telah memberikan pernyataan tertulis yang membantah kabar bahwa pihak sekolah mengeluarkan siswi tersebut. Humas menegaskan bahwa hingga saat ini yang bersangkutan masih tercatat aktif secara administratif sebagai peserta didik.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Namun, publik tentu masih membutuhkan penjelasan lebih lengkap mengenai persoalan surat pengunduran diri yang dikeluhkan wali murid, termasuk apakah pernah ada permintaan penandatanganan dokumen tersebut dan atas dasar kebijakan apa.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala MAN 1 Kotabumi belum memberikan keterangan langsung kepada awak media terkait persoalan tersebut maupun menjelaskan responsnya saat hendak dikonfirmasi.
Pejabat Publik Tidak Boleh Alergi terhadap Konfirmasi Pers
Perlu dipahami bahwa konfirmasi wartawan merupakan bagian dari proses jurnalistik untuk menghadirkan pemberitaan yang berimbang. Memberikan klarifikasi bukan berarti mengakui tuduhan, melainkan kesempatan bagi pihak yang diberitakan untuk menyampaikan fakta dan meluruskan informasi.
Jabatan kepala madrasah juga melekat dengan tanggung jawab pelayanan publik, termasuk menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat dan menghormati kerja jurnalistik.
Kini, publik menunggu penjelasan terbuka dari Kepala MAN 1 Kotabumi. Jangan sampai persoalan komunikasi dengan wartawan justru mengaburkan persoalan yang lebih mendasar, yakni kepastian hak pendidikan siswi yang bersangkutan.
(Noven Saputra)
