Bojonegoro, Jatim | OpsJurnal.Asia.
Satu siswa satu laptop pernah dipasarkan sebagai simbol keberpihakan kepada dunia pendidikan Bojonegoro.
Janji politik itu terdengar menjanjikan. Di tengah era digital, ribuan siswa berharap mendapat akses belajar yang lebih baik.
Program tersebut bahkan menjadi salah satu daya tarik politik yang mudah diterima masyarakat dan kalangan pelajar.
Namun setelah kursi kekuasaan berhasil diraih, laptop yang dijanjikan tak kunjung hadir di hadapan siswa.
Yang terlihat justru kebijakan yang berjalan lambat, sementara harapan masyarakat terus menggantung tanpa kepastian.
Hingga hari ini, program yang pernah digembar-gemborkan itu belum menunjukkan realisasi yang jelas dan terukur.
Publik akhirnya bertanya-tanya. Apakah program ini masih hidup atau hanya tersimpan rapi dalam arsip kampanye.
Istilah mati suri terasa berlebihan bagi sebagian orang. Namun sulit mencari istilah lain yang lebih tepat.
Sebab masyarakat tidak melihat pergerakan nyata yang sebanding dengan besarnya janji yang pernah disampaikan.
Ribuan siswa masih belajar dengan fasilitas yang berbeda-beda dan kesenjangan digital tetap terjadi di lapangan.
Padahal tujuan utama program ini adalah menjawab ketimpangan akses teknologi dalam dunia pendidikan.
Jika memang terdapat hambatan hukum, teknis, atau anggaran, masyarakat berhak memperoleh penjelasan terbuka.
Sayangnya, ruang penjelasan itu justru terasa sepi ketika publik membutuhkan kepastian dan transparansi.
Pada Rabu, 3 Juni 2026, upaya konfirmasi dilakukan kepada Bupati Bojonegoro Setyo Wahono melalui WhatsApp.
Pesan yang dikirim terkait perkembangan program satu siswa satu laptop tampak telah dibuka oleh penerima.
Namun hingga tulisan ini disusun, tidak terdapat jawaban maupun penjelasan yang diberikan kepada publik.
Diam mungkin pilihan yang mudah. Tetapi diam bukan solusi bagi janji yang telah diumumkan secara terbuka.
Sebab yang ditunggu masyarakat bukan sekadar respons pesan, melainkan kejelasan arah sebuah komitmen politik.
Kepercayaan publik lahir dari keberanian menjelaskan, termasuk ketika program menghadapi berbagai kendala.
Bojonegoro setiap tahun mengelola anggaran daerah dalam jumlah yang sangat besar dan terus meningkat.
Karena itu wajar bila masyarakat bertanya mengapa program untuk siswa justru belum menemukan bentuk nyata.
Jangan sampai publik menilai pembangunan hanya sibuk mengejar beton, sementara investasi manusia tertinggal.
Jangan sampai generasi muda kembali menjadi penonton ketika janji pendidikan berubah menjadi formalitas politik.
Sebab bagi siswa, laptop bukan sekadar perangkat elektronik yang bisa dipajang dalam pidato kampanye.
Laptop adalah alat belajar, alat bekerja, dan alat membuka peluang masa depan yang lebih kompetitif.
Ketika janji besar berhenti pada wacana, yang terkikis bukan hanya harapan siswa tetapi juga kredibilitas.
Dan ketika kredibilitas mulai runtuh, masyarakat akan mengingat bahwa pernah ada janji besar yang mati suri. [Agus].
