Jakarta.Opsjurnal.asia - Komisi VII DPR RI mempertanyakan lambatnya penyerapan dan realisasi anggaran promosi serta penyelenggaraan acara di Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Anggota dewan menilai dana yang disiapkan belum bergerak maksimal, sehingga dikhawatirkan berbagai agenda dan kegiatan pariwisata di daerah akan terancam tertunda atau bahkan batal terlaksana.
Dalam rapat kerja terbaru, para anggota dewan menyoroti fakta bahwa alokasi dana untuk pemasaran dan promosi cukup besar, namun pergerakannya masih mandek dan belum merata menjangkau daerah-daerah. Padahal, banyak pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata sudah menyiapkan agenda tahunan guna mengangkat potensi wisata lokal, namun sangat bergantung pada dukungan dana dan fasilitasi dari pusat.
Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa promosi tidak boleh hanya berputar di Jakarta atau kegiatan berskala nasional saja. “Kami ingin kepastian, ke mana saja dana itu disalurkan? Apakah event-event daerah yang sudah direncanakan tetap akan mendapat porsi dukungan? Jangan sampai anggaran ada, tapi di daerah tidak terasa dampaknya,” tegasnya. Rabu, (03/06/26)
Pihaknya menilai, lambatnya penyaluran ini berisiko menurunkan semangat pemerintah daerah dan masyarakat yang sudah berusaha mempromosikan destinasi masing-masing. Potensi wisata yang seharusnya bisa digerakkan dan mendatangkan kunjungan wisatawan, justru terhambat karena keterlambatan dukungan dari kementerian.
*Ada Ketimpangan Alokasi, Dana Terpusat di Pusat?*
Selain soal kelambatan, dewan juga menyoroti ketimpangan alokasi anggaran. Data yang diterima menunjukkan anggaran pemasaran dan promosi terbesar masih tertampung di kedeputian pusat, sementara porsi untuk penguatan acara dan promosi daerah relatif kecil dan penyalurannya berbelit-belit.
“Kalau dilihat rinciannya, anggaran untuk kegiatan di pusat sangat dominan. Sementara event daerah yang justru menjadi ujung tombak menarik wisatawan, dukungannya minim dan proses pencairannya lambat. Ini yang harus diperbaiki,” tambah salah satu anggota komisi.
Komisi VII DPR meminta Kemenpar segera menyusun peta jalan yang jelas, mempercepat mekanisme penyaluran, dan memastikan setiap provinsi atau kabupaten yang memiliki agenda pariwisata unggulan mendapatkan perhatian dan dana yang cukup.
*Kemenpar Janji Percepat, Siapkan Mekanisme Baru*
Merespons hal itu, pihak Kemenpar menyatakan sedang melakukan pembenahan administrasi dan menyederhanakan prosedur agar penyerapan anggaran bisa berjalan lebih cepat. Kementerian mengakui masih ada kendala teknis dan sinkronisasi data yang membuat pencairan dana ke daerah terhambat.
“Kami mengerti kekhawatiran anggota dewan. Saat ini kami sedang memetakan ulang seluruh agenda, baik di pusat maupun daerah, agar anggaran bisa segera bergerak dan memberikan manfaat nyata. Kami pastikan tidak ada acara penting yang terabaikan,” ujar perwakilan Kemenpar.
Pihak kementerian juga berjanji akan melaporkan rincian penyaluran dana promosi dan penyelenggaraan acara secara berkala kepada DPR, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang negara.
Hingga saat ini, Komisi VII DPR masih memantau perkembangan penyaluran anggaran tersebut dan mengancam akan memanggil kembali pimpinan kementerian jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan signifikan. Dewan mengingatkan, anggaran pariwisata ditujukan untuk membangkitkan ekonomi seluruh daerah, bukan hanya wilayah tertentu saja.
(M.A.Zakariyya S.E)
