GarutOpsjurnal.asia - Perjuangan mewujudkan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Garut Utara kerap dihadapkan pada pandangan pesimis dan keraguan, menyusul masih berlakunya moratorium pemekaran daerah serta belum disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, kondisi tersebut dipandang dari sudut pandang yang lebih strategis dan mendalam, sebagaimana diungkapkan H. Lely Permata S.Pd., M.Si, Kepala Bidang Humas PM GATRA, dalam wawancara khusus yang berlangsung di Ruang Dengar Pendapat Rubrik Gatra.
Mengawali penjelasannya, ia menggunakan analogi yang sederhana namun sarat makna filosofis untuk menggambarkan dinamika perjuangan saat ini. “Nelayan tidak berlayar hanya ketika ombak sedang tenang, melainkan karena ia memiliki tujuan yang jelas ke mana arahnya. Badai, gelombang tinggi, dan angin kencang bukanlah alasan untuk menghentikan langkah, melainkan bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju tujuan,” tegasnya. Jumat, (12/06/26)
Menurutnya, berlakunya moratorium dan proses pembahasan RPP yang belum rampung adalah kenyataan kebijakan yang harus dipahami secara objektif, bukan dianggap sebagai titik akhir perjuangan. “Keduanya bagaikan ombak besar yang menghadang di tengah samudra. Ia bukan tanda bahwa tujuan tidak dapat dicapai, melainkan ujian atas kesabaran, konsistensi, serta kematangan setiap langkah yang kami tempuh,” tambahnya.
Sebagai Kepala Bidang Humas PM GATRA, ia menegaskan bahwa sikap yang paling tepat bukanlah meluapkan keluhan atas keadaan, melainkan memanfaatkan masa jeda ini untuk mematangkan segala persiapan. “Nelayan yang bijak tidak akan berdiam diri menunggu cuaca membaik. Saat laut belum dapat dilalui, ia sibuk memperbaiki kerusakan perahu, merapikan jaring, memeriksa seluruh peralatan, dan mempelajari arah angin serta peta perjalanan. Ia sadar, ketika kesempatan terbuka lebar, hanya pihak yang paling siaplah yang akan melaju lebih cepat dan memetik hasil terbaik,” urainya.
Prinsip itulah yang kini diterapkan secara nyata oleh Komite Persiapan Pembentukan Pemerintahan (KPP) PM GATRA. Sepanjang masa transisi kebijakan ini, tim teknis terus bekerja menyusun berbagai dokumen perencanaan secara mendalam, berbasis kaidah ilmiah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya meliputi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pasca-pemekaran, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Induk kawasan calon ibu kota, hingga konsep penataan wilayah yang terukur dan berkelanjutan.
“Langkah ini membuktikan bahwa perjuangan kami tidak hanya bersandar pada tuntutan aspirasi semata, tetapi juga diwujudkan dalam kesiapan teknokratis yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin memastikan, begitu kebijakan pemerintah membuka kembali kesempatan, Garut Utara sudah memiliki peta jalan yang jelas, lengkap, dan siap dijalankan tanpa ada penundaan,” jelasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan pesan yang mengandung semangat dan keteguhan arah. “Jangan terlalu sibuk menghitung seberapa tinggi ombaknya, tetapi perkuatlah fondasi dan pastikan kompas tetap mengarah pada tujuan. Yang akhirnya sampai ke pelabuhan bukanlah mereka yang berlayar tanpa hambatan, melainkan mereka yang tetap fokus, terus mempersiapkan diri, dan selalu siap menyambut kesempatan kapan pun ia tiba.”
Pandangan ini menjadi penegas arah bagi seluruh elemen pendukung, bahwa tantangan yang ada justru menjadi momen berharga untuk memantaskan diri, menuju terwujudnya Kabupaten Garut Utara yang mandiri, terencana, dan memiliki daya saing tinggi.
(M.A. Zakariyya S.E)
