Garut,OpsJurnal.Asia -
Indonesia diakui dunia sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di planet ini. Cadangan emas, nikel, batu bara, gas alam, serta kekayaan hayati dan kelautan tersimpan melimpah di perut bumi dan wilayah perairannya. Namun, di balik kekayaan alam yang mengkilap itu, tersembunyi sebuah ironi besar: mengapa nilai tukar Rupiah justru kerap melemah dan rentan terguncang gejolak ekonomi global?
Pertanyaan mendasar ini menjadi sorotan tajam dalam kajian mendalam yang disampaikan oleh pengamat ekonomi dan kedaulatan sumber daya bangsa, Rd. H. Holil Aksan Umarzen, yang dikonfirmasi pada Rabu (21/05/26). Menurutnya, terdapat kesalahpahaman besar dalam memaknai apa itu kekayaan dan apa itu kekuatan ekonomi sebuah negara.
"Harus dipahami dengan jelas, ada jurang pemisah lebar antara emas yang masih tertanam di tanah dengan emas yang menjadi cadangan devisa Bank Sentral. Emas di tanah itu adalah potensi kekayaan alam. Nilainya besar, tapi selama belum diolah, belum dikuasai teknologinya, dan belum dijadikan instrumen moneter, maka ia belum menjadi kekuatan strategis negara," tegas Rd. H. Holil.
Cadangan Emas: Potensi vs Kekuatan Nyata
Fakta data internasional mengungkapkan realitas yang memilukan. Negara-negara maju yang tidak selamanya kaya sumber daya alam, justru memegang kendali kekuatan keuangan dunia melalui cadangan emas mereka. Amerika Serikat tercatat memiliki 8.133 ton emas sebagai cadangan devisa. Jerman menyimpan sekitar 3.352 ton, sementara Italia dan Prancis masing-masing memiliki lebih dari 2.400 ton. Begitu juga Rusia dan Tiongkok yang terus memperkuat simpanan emasnya sebagai benteng pertahanan ekonomi.
Sebaliknya, Indonesia yang dijuluki gudang emas dunia, memiliki cadangan emas resmi dalam bentuk keuangan yang masih sangat jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tersebut. Inilah akar persoalan yang membuat posisi ekonomi nasional kerap terjepit.
Terjebak dalam Pola "Menggali dan Menjual"
Rd. H. Holil menilai, selama puluhan tahun pembangunan ekonomi Indonesia terjebak dalam pola pikir sederhana namun mematikan kemandirian, yaitu hanya fokus pada eksploitasi sumber daya primer. Kita sibuk mengekspor bahan mentah, sementara negara lainlah yang menikmati keuntungan besar melalui pengolahan, teknologi, dan perdagangan nilai tambah.
"Inilah yang disebut dalam ekonomi sebagai Resource Curse atau kutukan sumber daya. Kita kaya bahan baku, tapi miskin manfaat ekonomi sesungguhnya. Bukan berarti investasi asing buruk, tapi pertanyaannya tajam: seberapa besar nilai tambah yang tertinggal di sini? Seberapa banyak teknologi yang kita kuasai? Dan seberapa besar kekayaan ini membangun industri kita sendiri? Jawabannya: Belum cukup besar," ungkapnya.
Realitas pahitnya, Indonesia bersusah payah mengeruk kekayaan alamnya, dikirim murah ke luar negeri, lalu kita membeli kembali barang jadi hasil olahan tersebut dengan harga ratusan kali lipat lebih mahal. Arus uang masuk hanya sebentar, lalu mengalir keluar kembali. Akibatnya, kebutuhan valas untuk impor selalu lebih besar daripada hasil ekspor bahan mentah, membuat Rupiah tak punya pilar kuat untuk bertahan.
Negara Besar Dibangun di Atas Tanah, Bukan di Bawah Tanah
Analisis ini diperkuat oleh pandangan M.A. Zakariyya, S.E., yang menegaskan bahwa tantangan ke depan bukan sekadar menaikkan angka produksi, melainkan mengubah cara pandang ekonomi nasional secara total.
"Negara besar tidak dinilai dari apa yang ada di bawah tanahnya, melainkan dari kemampuannya mengubah isi tanah itu menjadi kekuatan yang kokoh berdiri di atas tanah," ujar M.A. Zakariyya, S.E.
Menurutnya, ujian terberat bagi ekonomi Indonesia saat ini adalah bagaimana mentransformasi kekayaan alam menjadi empat pilar utama: kekuatan industri nasional, kekuatan teknologi nasional, kekuatan cadangan strategis, serta kekuatan nilai tambah. Keempat hal inilah yang nantinya akan melahirkan kedaulatan ekonomi sejati.
Kini, sebuah pertanyaan krusial menggantung: Apakah arah kebijakan ekonomi kita sudah cukup berani untuk berbalik arah dari sekadar penjual bahan mentah menjadi penguasa industri dan keuangan? Atau Indonesia akan terus menjadi negeri kaya yang rakyatnya menanggung beban ekonomi yang berat?
(Acep N.Permana)
