Bojonegoro, Jatim | OpsJurnal.Asia -
Kasus Ibu Ade, warga Desa Semanding, Kecamatan Bojonegoro, memunculkan pertanyaan besar.
Bukan hanya soal bantuan kursi roda bagi pasien kanker stadium lanjut di Bojonegoro.
Di balik empati publik, masyarakat mulai menyoroti sistem pendataan warga sakit berat.
Publik mulai bertanya apakah pemerintah desa mengetahui kondisi pasien tersebut.
Apakah perangkat desa memiliki data warga dengan penyakit kronis dan kondisi rentan?
Ataukah masih ada masyarakat kecil yang luput dari perhatian pelayanan pemerintah?
Pertanyaan itu penting karena desa menjadi lapisan terdekat dengan kehidupan warga.
Desa seharusnya memahami kondisi sosial dan kesehatan masyarakat secara langsung.
Publik juga mulai menyoroti efektivitas peran puskesmas dalam pendampingan pasien.
Apakah sudah ada home care atau monitoring rutin bagi pasien stadium lanjut?
Sebab puskesmas bukan sekadar tempat berobat, tetapi pusat layanan kesehatan warga.
Jika pasien berat masih bergantung pada media sosial, publik mulai mempertanyakan sistem.
Seberapa aktif pendampingan kesehatan berjalan hingga tingkat masyarakat bawah?
Persoalan lain yang ikut disorot adalah fungsi DTKS dan bantuan sosial daerah.
Apakah keluarga pasien telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial?
Ataukah keluarga pasien justru tercecer dari sistem bantuan pemerintah daerah?
Jika belum masuk DTKS, mengapa pendataan warga rentan bisa terlewat begitu saja?
Namun jika sudah masuk bantuan sosial, publik juga berhak mengetahui pendampingannya.
Di sinilah masyarakat melihat persoalan bukan sekadar soal bantuan kesehatan semata.
Yang dipertanyakan publik adalah ketepatan data dan kecepatan respons pemerintah.
Karena bagi rakyat kecil yang sedang sakit, pemerintah daerah seharusnya hadir lebih dahulu.
Bukan justru media sosial yang menjadi tempat utama mencari pertolongan hidup.
Kasus seperti Ibu Ade menjadi cermin pelayanan publik di tingkat paling bawah. [Agus].
