Bojonegoro Jatim OpsJurnal.Asia
Laporan kinerja daerah 2025 menghadirkan rangkaian angka yang merekam gerak pembangunan sepanjang tahun.
Melalui RLPPD, perubahan indikator makro memperlihatkan dinamika ekonomi dan kualitas hidup masyarakat daerah.
Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 73,74, mencerminkan perbaikan bertahap layanan dasar publik.
Angka kemiskinan turun menjadi 11,49 persen, menandai pergeseran kecil namun penting dalam struktur kesejahteraan.
Tingkat pengangguran ikut menurun ke angka 3,90 persen, memberi sinyal stabilnya peluang kerja masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,32 persen, menunjukkan pemulihan aktivitas ekonomi setelah fase perlambatan.
Kenaikan tersebut berdampak pada pendapatan per kapita yang meningkat hingga Rp78,8 juta per tahun.
Ketimpangan pendapatan turut menyempit, mengisyaratkan distribusi manfaat pembangunan yang lebih seimbang.
Di sektor kesehatan, sebagian besar layanan dasar mencapai cakupan penuh sepanjang periode pelaporan.
Partisipasi pendidikan tetap tinggi, meski kualitas ruang belajar masih menjadi pekerjaan rumah pembangunan.
Kemantapan jalan tercatat 94 persen, sementara akses air minum layak menjangkau hampir seluruh wilayah layanan.
Penanganan kawasan permukiman dan rumah tidak layak huni menunjukkan capaian progresif di atas 96 persen.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Bojonegoro, Dilli Tri Wibowo, menyebut RLPPD menjadi bentuk transparansi publik.
“Laporan ini disusun untuk meningkatkan akuntabilitas sekaligus pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat,” ujarnya, 2 April 2026.
Menurutnya, evaluasi dalam laporan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan pada periode berikutnya.
Di balik angka-angka itu, laporan tahunan bukan sekadar catatan capaian, melainkan cermin arah pembangunan.
Sebab pembangunan tak selalu hadir dalam gemuruh, tetapi melalui perubahan kecil yang berlangsung perlahan. [Ags].
