Slawi, opsjurnal.asia – Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, menerima audiensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah dan OJK Tegal, Selasa (07/04/2026). Pertemuan ini bertujuan memperkuat literasi dan inklusi keuangan sekaligus memperluas akses permodalan bagi masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal.
Audiensi tersebut menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kolaborasi antara Pemkab Tegal dan OJK dalam tiga hal utama: peningkatan literasi keuangan, perlindungan konsumen, serta perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, pelajar, nelayan, dan kelompok rentan.
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong program-program yang berdampak luas di seluruh wilayah Jateng. Menurutnya, kolaborasi lintas wilayah sangat penting agar edukasi dan perlindungan konsumen dapat menjangkau masyarakat secara merata dan efektif.
"Program yang dilaksanakan masing-masing kantor diupayakan memiliki dampak luas bagi seluruh Jawa Tengah, sehingga tidak terjadi pengulangan kegiatan," ujarnya.
Ia menambahkan, pada tahun 2026 OJK mulai mengedepankan pendekatan yang lebih inklusif, baik bagi penyandang disabilitas maupun masyarakat dari berbagai latar belakang. "Kita perlu memastikan seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat edukasi dan akses ke sektor keuangan, serta terlindungi dari risiko aktivitas keuangan ilegal," tegasnya.
Hidayat juga menekankan bahwa keberhasilan edukasi keuangan diukur dari berkurangnya jumlah masyarakat yang menjadi korban penipuan atau aktivitas keuangan ilegal. "Jika program yang dijalankan sudah banyak tetapi masih ada korban penipuan, maka diperlukan pendekatan baru melalui sinergi dengan berbagai pihak," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala OJK Tegal, Kurnia Dewi Puspita, memaparkan kondisi industri jasa keuangan di Kabupaten Tegal. Berdasarkan sejumlah indikator, Kabupaten Tegal menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi positif dalam tiga tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, turunnya angka kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi yang baik.
Menurut Kurnia, sektor jasa keuangan berperan strategis sebagai penggerak ekonomi daerah. Penyaluran kredit di Kabupaten Tegal tercatat sekitar Rp4,5 triliun, dengan porsi untuk UMKM sebesar Rp1,9 triliun atau 52,5 persen. "Kami melihat penyaluran kredit untuk UMKM masih dapat terus ditingkatkan agar sektor usaha kecil semakin kuat," ujarnya.
Selain itu, OJK Tegal juga menyoroti rendahnya jumlah investor pasar modal di Kabupaten Tegal. Upaya peningkatan dinilai perlu dilakukan melalui edukasi yang lebih masif kepada pelajar, mahasiswa, ASN, dan masyarakat umum. "Potensi peningkatan jumlah investor di Kabupaten Tegal masih sangat besar," kata Kurnia.
OJK Tegal juga menekankan pentingnya penguatan program percepatan akses keuangan daerah, seperti Himpunan Program Melawan Rentenir (HPMR), budaya menabung melalui tabungan pelajar, serta kolaborasi antara lembaga pendidikan dan perbankan untuk menanamkan literasi keuangan sejak dini.
Menanggapi paparan tersebut, Bupati Tegal mengapresiasi jajaran OJK. Menurutnya, audiensi ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi sektor jasa keuangan di Kabupaten Tegal. "Kami berterima kasih, sehingga semakin memahami kondisi sektor perbankan dan perputaran keuangan di Kabupaten Tegal," ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa Pemkab Tegal mendukung langkah OJK, tidak hanya dalam fungsi pengawasan tetapi juga dalam upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan berkedok investasi maupun aktivitas keuangan ilegal lainnya. "Selain pengawasan, upaya pencegahan juga penting agar masyarakat tidak menjadi korban keuangan ilegal," tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan akses pembiayaan bagi UMKM, mengingat kebutuhan modal usaha masih menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat. "Pemerintah Kabupaten Tegal perlu lebih masif dalam menghadirkan program pembiayaan UMKM, karena masih banyak masyarakat yang ingin berusaha tetapi terkendala modal," ungkapnya.
Selain itu, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada nelayan, salah satunya melalui program asuransi ketenagakerjaan yang telah menjangkau hampir dua ribu nelayan. "Program ini kami jalankan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, mengingat tingkat risiko kecelakaan di laut cukup tinggi," jelasnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara Pemkab Tegal dan OJK dalam mendorong inklusi keuangan, perlindungan konsumen, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
(PEWARTA:DIYARNI)
