• Jelajahi

    Copyright © Ops Jurnal
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Halaman

    Dipuji Jadi Role Model Tapi Seberapa Rapuh Integritas Bojonegoro?

    Senin, 27 April 2026, April 27, 2026 WIB Last Updated 2026-04-27T09:06:21Z
    masukkan script iklan disini

          Bojonegoro Jatim | IpsJurnal.Asia

    Siang itu, ruang Inspektorat Bojonegoro tak sekadar menjadi tempat rapat, melainkan titik awal membaca ulang arah integritas.

    Tim dari BPKP Pusat dan Jawa Timur hadir, membuka entry meeting yang lebih dari seremoni: ia adalah cermin risiko.

    Langkah ini bukan rutinitas administratif. Ia adalah upaya sadar menakar celah, sebelum penyimpangan menemukan jalannya.

    Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmen: korupsi tak cukup dilawan dengan penindakan, tetapi harus dicegah sejak dini.

    “Penilaian ini bukan sekadar formalitas, tetapi potret nyata untuk melihat celah rawan korupsi,” ujar Inspektur Achmad Gunawan.

    Dari kabupaten hingga desa, setiap lini diuji, di mana celah terbuka, dan siapa yang lengah menjaganya.

    IEPK Bojonegoro berada di angka 2,9. Cukup baik, namun belum cukup untuk merasa aman dari potensi penyimpangan.

    “Angka ini harus dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar capaian,” tegasnya, menekankan pentingnya kewaspadaan.

    BPKP hadir bukan sekadar menilai, tetapi membina, memetakan, dan memastikan arah tetap berada di jalur.

    “Kami melihat Bojonegoro layak menjadi role model 2026, namun pembinaan harus terus berjalan,” kata Husada dari BPKP.


    Evaluasi difokuskan pada kapabilitas pengawasan, integritas organisasi, serta efektivitas mitigasi korupsi.

    “Setiap individu adalah benteng. Satu saja yang lemah, seluruh sistem bisa runtuh,” ujarnya mengingatkan, Senin, 27 April 2026.

    Pesan itu sederhana, namun tajam: risiko terbesar seringkali bukan pada sistem, tetapi pada manusianya.

    Karena itu, integritas tak boleh berhenti sebagai slogan. Ia harus hidup dan mengkristal dalam tiap individu.

    Penguatan IEPK diharapkan tak hanya membangun fisik daerah, tetapi juga fondasi moral aparatur.

    “IEPK adalah alat ukur efektivitas pencegahan, bukan sekadar angka administratif,” jelas Rahmat Junaidi.

    Penilaian tak berhenti di dokumen. Survei terhadap ASN akan dilakukan, membaca persepsi hingga ke dalam.

    Di sanalah ukuran sesungguhnya: apakah integritas hanya kebijakan, atau sudah menjadi budaya yang nyata. [Ags].
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini