Jakarta,OpsJurnal.Asia -
Perbincangan mengenai proyek Kampung Haji Indonesia di Mekkah terus berkembang dalam berbagai tafsir. Ada yang menilainya dari sisi nilai investasinya, ada yang mempertanyakan progres pembangunannya, dan ada pula yang melihatnya sekadar simbol diplomasi. Namun pembacaan yang terlalu parsial justru berisiko mengaburkan makna strategisnya. Kampung Haji perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan jangka panjang negara, bukan hanya dalam hitungan menara dan luas lahan.
Dalam konteks itulah Ir. R. Haidar Alwi, MT - Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, memandang bahwa pengamanan lahan di Mekkah merupakan fondasi struktural yang membuka peluang transformasi pelayanan haji Indonesia secara menyeluruh. Bagi Haidar Alwi, langkah tersebut tidak boleh dipahami sebagai proyek fisik semata.
*“Kampung Haji tidak boleh berhenti sebagai proyek bangunan. Ia harus dirancang sebagai sistem yang menghubungkan aset, logistik, teknologi, dan kesejahteraan umat dalam satu arsitektur kebijakan lintas generasi,”* tegas Haidar Alwi.
Menurutnya, kebijakan yang mendahulukan fondasi sebelum ekspansi menunjukkan pendekatan yang bersifat struktural. Dalam desain kebijakan publik, fondasi menentukan ruang kendali. Tanpa kepemilikan aset, negara terbatas pada negosiasi musiman. Dengan aset, negara memiliki opsi, posisi tawar, dan keberlanjutan.
*Haji sebagai Ekosistem Global dan Titik Balik Kebijakan.*
Haji bukan sekadar ibadah tahunan. Ia adalah pergerakan manusia terbesar di dunia Islam setiap tahun, melibatkan jutaan orang dan menciptakan arus ekonomi bernilai puluhan miliar dolar secara global. Indonesia sendiri setiap tahun memberangkatkan sekitar 221 ribu jamaah haji, menjadikannya salah satu terbesar di dunia. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan potensi ekonomi, logistik, dan tata kelola yang sangat besar.
Dalam perspektif tersebut, pengamanan lahan di Mekkah menandai perubahan posisi Indonesia secara bertahap: dari sekadar pengguna fasilitas menjadi pemilik dan pengelola. Langkah ini tidak bersifat simbolik, melainkan struktural. Ia membuka ruang bagi Indonesia untuk memiliki kendali lebih besar dalam pelayanan jamaahnya sendiri.
*“Selama ini kita hadir sebagai peserta dalam sistem global haji. Ke depan, Indonesia harus membangun kapasitas sebagai pengelola dan arsitek sistemnya. Tanah adalah dasar karena tanpa kepemilikan negara tidak memiliki kendali. Ekosistem adalah struktur karena tanpa sistem aset menjadi pasif. Dan tata kelola adalah penentu karena tanpa disiplin manajemen, fondasi sebesar apa pun tidak akan memberi dampak,”* ujar Haidar Alwi.
Namun Haidar Alwi mengingatkan bahwa aset besar tidak otomatis menghasilkan manfaat. Tantangan utama bukan pada pembangunan fisik, melainkan pada profesionalisme pengelolaan. Tanpa tata kelola yang transparan dan terintegrasi, fondasi strategis berisiko kehilangan arah.
*Ekosistem Haji Terintegrasi Nusantara.*
Untuk itu, Haidar Alwi menawarkan pendekatan lanjutan yang ia sebut sebagai Ekosistem Haji Terintegrasi Nusantara. Konsep ini menempatkan Kampung Haji sebagai simpul ekonomi yang terhubung dengan produksi dalam negeri, layanan teknologi, serta manfaat ekonomi yang kembali kepada umat.
Zona ritel produk ibadah nasional dapat menjadi bagian dari sistem tersebut. Perlengkapan seperti sajadah, sarung, mukena, tasbih, hingga produk kesehatan lansia dapat dikelola secara terintegrasi sehingga aktivitas ekonomi jamaah turut memperkuat rantai nilai nasional.
Pusat kuliner Nusantara juga memiliki potensi besar. Dengan ratusan ribu jamaah Indonesia setiap tahun, terdapat pasar tetap yang dapat dikelola secara profesional. Produk makanan kemasan premium dan katering berbumbu Indonesia dapat menjadi jembatan antara pelayanan ibadah dan penguatan industri dalam negeri.
Pengembangan layanan berbasis teknologi dan kesehatan pun menjadi elemen penting. Klinik lansia, sistem telemedicine, aplikasi navigasi haji, hingga integrasi data jamaah dapat menjadikan kawasan ini sebagai sistem pelayanan modern yang efisien.
Di atas seluruh konsep tersebut, Haidar Alwi mengingatkan satu hal mendasar: haji adalah pengalaman manusia. Setiap tahun, jamaah lansia Indonesia berjalan di bawah terik matahari Mekkah dengan doa yang mereka simpan puluhan tahun. Pelayanan yang baik bukan sekadar soal bangunan, melainkan soal martabat dan kenyamanan manusia.
*“Ketika seorang jamaah lansia tidak lagi kebingungan mencari layanan, tidak lagi terbebani biaya yang tidak stabil, dan merasa dilayani dengan sistem yang tertib, di situlah negara hadir secara nyata,”* tegas Haidar Alwi.
*Model Dividen Umat dan Martabat Peradaban.*
Dalam pandangan Haidar Alwi, proyek ini harus dibaca dalam horizon lima dekade, bukan lima tahun. Aset strategis di Tanah Suci perlu dikelola sebagai investasi lintas generasi.
Melalui konsep Model Dividen Umat, keuntungan operasional dapat diarahkan untuk membantu stabilisasi biaya haji, mendukung jamaah lansia kurang mampu, serta memperkuat program sosial yang terkait dengan pelayanan ibadah.
Sebagai pencetus Gerakan Nasional Rakyat Bantu Rakyat, Haidar Alwi menegaskan bahwa keberpihakan harus bersifat struktural. Aset negara di Tanah Suci tidak boleh berhenti sebagai simbol kebanggaan, tetapi harus menjadi instrumen kesejahteraan yang terukur.
Lebih dari itu, Haidar Alwi melihat proyek ini dalam dimensi yang lebih luas.
*“Peradaban tidak dibangun hanya dengan simbol, tetapi dengan sistem yang menghubungkan spiritualitas dan kesejahteraan. Ketika negara mampu mengelola ibadah warganya dengan kedaulatan, profesionalisme, dan manfaat ekonomi yang kembali kepada umat, di situlah martabat bangsa ditegakkan,”*
Langkah pengamanan lahan tersebut menunjukkan pilihan kebijakan yang berani mengambil pijakan permanen. Ia menandai pendekatan yang tidak lagi sekadar mengelola musim, tetapi mulai membangun sistem jangka panjang.
*“Fondasi sudah diletakkan. Yang menentukan sejarah bukan hanya keberanian mengamankan tanah, tetapi konsistensi membangun sistem yang profesional, transparan, dan berpihak kepada umat. Jika itu dijalankan dengan disiplin dalam horizon puluhan tahun, Kampung Haji bukan hanya kompleks bangunan, melainkan tonggak peradaban Indonesia di pusat dunia Islam,”* pungkas Haidar Alwi.
(NA)
