Garut,OpsJurnal.Asia -
Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut tercermin dalam kehadiran Wakil Bupati Garut, Teh Putri Karlina, pada agenda Ekspose Dinas Sosial terkait Program Bantuan untuk Seribu Kepala Keluarga (KK) yang digelar di Pamengkang Pendopo Garut, Jum’at (23/01/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis yang tidak hanya berfokus pada pemaparan program, tetapi juga pada pembahasan mendalam terkait mekanisme teknis penyaluran bantuan, validasi data penerima manfaat, serta kesiapan perangkat daerah dalam mengawal program agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Teh Putri Karlina menegaskan bahwa bantuan sosial harus menjadi instrumen nyata dalam mengurangi beban hidup masyarakat, bukan sekadar formalitas program tahunan. Menurutnya, tantangan terbesar dalam penyaluran bantuan selama ini bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan pada akurasi data dan ketepatan sasaran penerima.
“Data adalah fondasi utama. Jika datanya tidak akurat, maka sebaik apa pun programnya, dampaknya tidak akan maksimal. Karena itu, saya meminta agar proses pendataan benar-benar dilakukan secara cermat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Teh Putri di hadapan jajaran Dinas Sosial dan perangkat terkait.
Lebih lanjut, Wabup Garut menekankan bahwa Program Bantuan untuk 1.000 KK ini dirancang sebagai bagian dari penguatan jaring pengaman sosial, khususnya bagi keluarga rentan yang terdampak kondisi ekonomi dan sosial. Program tersebut diharapkan mampu menjadi bantalan bagi masyarakat agar tetap memiliki daya tahan ekonomi, sekaligus membuka peluang menuju kemandirian.
Teh Putri Karlina juga mengingatkan bahwa perlindungan sosial bukan hanya soal memberi bantuan, melainkan memastikan bahwa bantuan tersebut mampu mendorong perubahan kondisi kehidupan penerima ke arah yang lebih baik.
“Kita tidak ingin masyarakat bergantung selamanya pada bantuan. Yang kita dorong adalah bagaimana bantuan ini menjadi pemantik agar keluarga penerima bisa bangkit, mandiri, dan berdaya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dinas Sosial memaparkan secara rinci skema penyaluran bantuan, mulai dari tahapan pendataan calon penerima, verifikasi lapangan, hingga mekanisme pengawasan. Seluruh tahapan tersebut dirancang untuk meminimalisir potensi kesalahan, tumpang tindih data, maupun penyalahgunaan program.
Wakil Bupati Garut pun meminta agar seluruh proses dijalankan secara terbuka dan melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah desa dan kecamatan, sehingga program benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan.
Menurut Teh Putri Karlina, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat harus dapat dirasakan secara langsung, terutama oleh kelompok rentan. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program-program sosial agar berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah.
“Ketika negara hadir melalui kebijakan yang tepat dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat, maka kepercayaan publik akan tumbuh. Inilah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata,” katanya.
Program Bantuan 1.000 KK ini juga disebut sebagai salah satu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Garut dalam mendukung visi Garut Hebat, yakni pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, adil, dan inklusif.
Melalui penguatan perlindungan sosial, Teh Putri Karlina optimistis angka kemiskinan dapat ditekan secara bertahap, sekaligus menciptakan pondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi keluarga di Kabupaten Garut.
“Garut Hebat bukan hanya slogan. Ia harus terwujud dalam kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan program ini adalah salah satu ikhtiar nyata ke arah sana,” pungkasnya.
(Zakariyya)
