Washington DC,OpsJurnalasia-
Kongres Amerika Serikat (AS) pada Rabu (1/10/2025) gagal mengakhiri government shutdown atau penghentian kegiatan pemerintah federal Anggota Kongres dari Demokrat pulang dengan tangan hampa tanpa mencapai kesepakatan pendanaan dengan Presiden AS Donald Trump dari Partai Republik.
Sementara itu, Gedung Putih mulai melontarkan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor publik. Pendanaan federal resmi berakhir pada tengah malam setelah Trump dan para anggota parlemen gagal menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan menjaga operasional pemerintahan. Kegagalan ini memaksa berbagai lembaga federal mengurangi layanan.
Pemungutan suara krusial di Senat kini ditunda hingga Jumat (3/10/2025), yang secara efektif memupus harapan akan penyelesaian cepat. Kebuntuan terjadi karena anggota Senat dari Demokrat menolak membantu mayoritas Partai Republik untuk menyetujui RUU yang sebelumnya telah diloloskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Penutupan ini, yang kali pertama terjadi dalam tujuh tahun, terjadi karena kebuntuan antara Partai Republik dan Demokrat terkait masalah subsidi asuransi kesehatan dalam program Affordable Care Act (ACA) atau yang dikenal dengan Obamacare.
Demokrat ingin mencapai kesepakatan lebih besar terkait bantuan asuransi sebelum menyetujui RUU anggaran, sedangkan Partai Republik menawarkan perpanjangan pendanaan jangka pendek tanpa menyentuh subsidi.
Ketidakmampuan mencapai kompromi ini dikritik keras oleh Wakil Presiden AS JD Vance dalam konferensi pers Gedung Putih.
"Mereka berkata kepada kami, 'Kami akan membuka pemerintahan, tetapi hanya jika Anda memberikan dana miliaran dollar untuk perawatan kesehatan bagi imigran ilegal.' Itu usulan yang konyol," kata Vance, dikutip dari kantor berita AFP.
Undang-undang AS memang mewajibkan unit gawat darurat yang didanai publik merawat siapa pun yang datang, tanpa memandang kemampuan membayar.
Namun, UU tersebut melarang imigran ilegal menerima tunjangan perawatan kesehatan penuh seperti yang dituntut Partai Demokrat. Hingga kini, Demokrat belum mengajukan undang-undang Kongres baru untuk mengubahnya.
Diperkirakan sekitar 750.000 pegawai federal akan dirumahkan atau menjalani cuti paksa akibat government shutdown. Gaji mereka akan ditahan hingga kembali bekerja.
Sementara itu, pekerja esensial seperti personel militer dan agen perbatasan kemungkinan akan dipaksa bekerja tanpa bayaran, dan beberapa di antaranya berpotensi kehilangan gaji mulai minggu depan. Asosiasi Pengendali Lalu Lintas Udara Nasional bahkan menyuarakan kekhawatiran tentang keselamatan udara karena lebih dari 2.300 anggotanya dirumahkan.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menguatkan ancaman dampak buruk bagi pegawai publik. Pemerintah, kata Leavitt,
"Bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk mengidentifikasi di mana pemotongan dapat dilakukan... Dan kami yakin PHK akan segera terjadi."
Krisis penutupan kali ini dinilai memiliki risiko lebih tinggi daripada sebelumnya, mengingat Trump gencar memberlakukan kebijakan sayap kanan, termasuk memangkas departemen pemerintah dan mengancam untuk mengubah banyak cuti paksa menjadi pemecatan massal.
Kekecewaan publik Government shutdown merupakan hal biasa di Washington yang sering mengalami kebuntuan politik. Namun, ini adalah yang pertama sejak shutdown 35 hari yang menjadi rekor pada 2019, saat masa jabatan pertama Trump. Penutupan ini jelas tidak disukai masyarakat karena berbagai layanan publik yang biasa mereka gunakan, mulai dari operasional taman nasional hingga pengajuan izin, menjadi terhenti.
"Saya pikir pemerintah kita perlu belajar bagaimana bekerja sama untuk rakyat dan menemukan cara agar hal-hal tidak terjadi seperti ini," ujar Terese Johnston, pensiunan pemandu wisata berusia 61 tahun yang berkunjung ke Washington dari California.
Menurutnya, kompromi adalah kunci untuk menyelesaikan kebuntuan. "Anda berkompromi. Anda menemukan cara. Jadi, setiap orang memberi sedikit, setiap orang mengambil sedikit, dan semuanya berjalan lancar," tambahnya.
Kongres tidak akan melakukan pemungutan suara pada hari Kamis untuk menghormati hari raya Yom Kippur. Senat dijadwalkan kembali bekerja pada Jumat (3/10/2025) dan kemungkinan akan bersidang hingga akhir pekan untuk membahas government shutdown. Sementara itu, DPR baru akan kembali bersidang minggu depan.
Sumber: Kompas.com
