Anggota DPRD Garut Dorong Pemenuhan Hak Alat Bantu, Akses Ekonomi, dan Penguatan Anggaran bagi Kelompok Paling Rentan
Garut - Opsjurnal.asia – Kepedulian nyata yang berlandaskan tanggung jawab konstitusional dan jiwa sosial yang tinggi kembali ditunjukkan Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan. Ia tidak sekadar hadir menyerahkan bantuan, melainkan bergerak menyambungkan kebutuhan dasar, akses kemandirian, hingga perbaikan kebijakan demi penyandang disabilitas dan keluarga mereka.
Pada Kamis (16/7), Yudha melakukan kunjungan kerja langsung ke kediaman Wiwin Winarti, penyandang disabilitas tuna rungu yang masuk kategori Desil 1—kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah—di Kampung Bojong Waru RT 02 RW 07, Desa Mekarjaya, Kecamatan Bayongbong. Selain keterbatasan pendengaran, Wiwin dan keluarganya juga tinggal di bangunan yang belum memenuhi standar kelayakan hunian.
Kehadiran Yudha didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Garut Cucu, pendamping sosial Zora, Plt. Sekretaris Kecamatan Bayongbong Yadi, serta Sekretaris Desa Mekarjaya Abdul. Hal ini menjadi bukti pentingnya kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan dalam memastikan hak warga negara tidak terabaikan.
PEMENUHAN HAK DASAR: ANTARA ALAT BANTU DAN KEMUDAHAN BERKOMUNIKASI
Berdasarkan pemantauan pendamping sosial, kebutuhan paling mendesak bagi Wiwin adalah alat bantu dengar agar ia dapat berinteraksi lebih baik dengan lingkungan sekitar. Melalui koordinasi intensif yang dilakukan sebelumnya, kebutuhan tersebut kini dapat dipenuhi dan diserahkan secara langsung.
“Kami datang bukan sekadar berkunjung, melainkan memastikan apa yang menjadi hak warga benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Alat bantu dengar ini bukan barang mewah, melainkan jembatan agar Ibu Wiwin bisa kembali berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Yudha.
Selain alat bantu, turut diserahkan paket kebutuhan pokok dan santunan sebagai bentuk dukungan sementara meringankan beban hidup keluarga yang berat.
MELAMPAUI BANTUAN: MEMBUKA PINTU KEMANDIRIAN EKONOMI
Yang membedakan langkah Yudha adalah upayanya menembus batas bantuan karitatif menuju pemberdayaan berkelanjutan. Ia mencatat bahwa putri Wiwin, Salma, baru saja menyelesaikan pendidikan menengah atas dan kini sedang berjuang mencari peluang kerja.
Menindaklanjuti hal tersebut, Yudha telah menyampaikan usulan khusus kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut beserta jajaran.
“Insyaallah besok Salma akan dipanggil ke kantor Disnaker, dan kami berupaya sekuat tenaga agar ia segera mendapatkan kesempatan bekerja di salah satu perusahaan di Garut. Pekerjaan yang layak adalah fondasi utama agar keluarga ini bisa berdiri tegak di atas kakinya sendiri,” jelasnya.
Langkah ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial: membantu bukan untuk membuat penerima bantuan terus bergantung, melainkan membuka jalan agar mereka mampu mengangkat derajatnya sendiri.
DORONGAN KEBIJAKAN: ANGGARAN DAN SINERGI UNTUK SEMUA PENYANDANG DISABILITAS
Dari kunjungan ini pula terungkap fakta yang memprihatinkan: masih banyak warga di wilayah tersebut yang membutuhkan kursi roda, alat bantu dengar, dan alat bantu lainnya namun belum terlayani karena keterbatasan kemampuan anggaran.
Menyikapi hal ini, Yudha menegaskan akan menjadikan ini sebagai prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun 2026.
“Saya memohon perhatian serius Bapak Bupati dan Sekretaris Daerah untuk menambah alokasi khusus pengadaan alat bantu. Kebutuhan di lapangan sangat besar, sementara kemampuan yang ada saat ini masih jauh dari cukup. Kita tidak boleh membiarkan keterbatasan anggaran menghalangi hak warga negara yang paling rentan,” tegasnya.
Selain jalur anggaran pemerintah, Yudha juga mendesak segera dibentuknya Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) Kabupaten Garut. Menurutnya, kepedulian dunia usaha yang terarah dan terpadu akan menjadi kekuatan besar dalam melengkapi upaya pemerintah, baik untuk penyediaan alat bantu maupun program pemberdayaan ekonomi.
Kisah kunjungan ini menjadi cermin bahwa pelayanan publik yang sejati tidak berhenti pada pemberian bantuan sesaat. Ia harus berlanjut hingga tercipta akses yang setara, kesempatan yang terbuka, serta kebijakan yang adil bagi semua orang—tanpa terkecuali bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik.
Perjuangan Yudha Puja Turnawan adalah bukti nyata bahwa wakil rakyat hadir bukan hanya untuk menyuarakan di ruang sidang, tetapi juga untuk menyentuh kenyataan di sudut-sudut desa, demi terwujudnya masyarakat Garut yang beradab, berkeadilan, dan sejahtera bersama.
(M.A. Zakariyya, S.E.)
