Catatan Khusus Waketum PM Gatra Bidang Kepemerintahan dan Infrastruktur dan sudut pandang debu jalanan gatra
Garut — Opsjurnal.asia | Debu Jalanan - Dalam diskusi yang berlangsung hangat di ruang rubrik Gatra, pasca selesai ibadah Jumat, Wakil Ketua Umum PM Gatra Bidang Kepemerintahan dan Infrastruktur menyampaikan analisis mendalam mengenai kondisi pembangunan, potensi ekonomi, serta langkah strategis yang perlu ditempuh di wilayah Garut Utara. Pemaparan ini disusun berlandaskan prinsip ilmu kepemerintahan, manajemen infrastruktur, dan analisis ekonomi pembangunan, sebagai pijakan persiapan menuju terbentuknya Kabupaten Garut Utara secara definitif.
Saat ini, lahan pertanian di tiga kecamatan utama Garut Utara yakni Leuwigoong, Cibiuk, dan Cibatu menghadapi ancaman serius gagal panen akibat kekeringan yang berkepanjangan. Padahal, pada tahun 2006 Pemerintah Pusat telah membangun Bendungan Copong dengan standar modern dan alokasi anggaran sekitar Rp130 miliar, yang direncanakan mampu mengairi lahan persawahan seluas 5.000 hektar di wilayah ketiga kecamatan tersebut.
Secara teknis perencanaan infrastruktur, keberhasilan fungsi bendungan sangat bergantung pada kelengkapan jaringan irigasi pelengkap. Sayangnya, pembangunan saluran sekunder dan tersier tidak tuntas dan terhenti di sebagian wilayah Leuwigoong. Akibatnya, masih terdapat sekitar 2.000 hektar lahan pertanian yang belum mendapatkan akses pengairan hingga saat ini, sehingga investasi publik yang besar tersebut belum berfungsi secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Ditinjau dari aspek ekonomi, potensi yang hilang sangatlah besar. Jika saluran irigasi terselesaikan, petani berpeluang menambah frekuensi musim tanam menjadi dua kali lipat. Dengan asumsi rata-rata hasil panen 10 ton per hektar, maka tambahan produksi padi mencapai 20.000 ton per tahun. Apabila dikonversikan dengan harga rata-rata Rp6,5 juta per ton, nilai ekonominya mencapai Rp130 miliar setiap tahun—setara dengan nilai investasi awal pembangunan bendungan tersebut. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional saat ini yang tengah memprioritaskan ketahanan pangan dan swasembada beras.
Selain penyelesaian infrastruktur dasar, diperlukan terobosan dalam sistem budidaya. PM Gatra mendorong penerapan pola intensifikasi pertanian yang melibatkan peran aktif penyuluh pertanian dan kelompok tani, guna meningkatkan produktivitas dari rata-rata 5 ton menjadi 7–8 ton per hektar setiap musim tanam. Peningkatan efisiensi ini mutlak diperlukan untuk meningkatkan pendapatan petani dan menaikkan taraf kesejahteraan keluarga tani.
Sektor pertanian jagung yang memiliki lahan cukup luas di Garut Utara juga menjadi fokus prioritas. Produksi jagung tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan perlu dikembangkan sistem hilirisasi melalui pembangunan pabrik pakan ternak. Hal ini akan menjawab kebutuhan industri peternakan yang mulai berkembang pesat, baik untuk ayam petelur maupun pedaging, sehingga tercipta rantai pasok dan nilai tambah ekonomi yang utuh di wilayah sendiri.
Dalam kaitannya dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu dijalin sinergi strategis dengan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sesuai arahan Instruksi Presiden yang mewajibkan penyerapan produk dalam negeri, BUMDes harus berperan sebagai koordinator utama pengumpulan hasil pertanian dan peternakan warga desa, sehingga program pemerintah sekaligus menjadi pendorong ekonomi lokal.
Kawasan pegunungan Limbangan memiliki potensi sumber daya air yang melimpah. Kekayaan alam ini harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan air bersih yang layak bagi masyarakat yang masih menghadapi kesulitan akses air bersih.
Sementara itu, penanganan sampah di kawasan pasar masih memerlukan perhatian serius. Sampah tidak semata-mata dipandang sebagai masalah lingkungan, melainkan sebagai potensi ekonomi jika dikelola melalui sistem pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan yang tepat.
Menjelang penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Garut Utara, langkah-langkah di atas tidak boleh tertunda. Perlu segera diselenggarakan sarasehan untuk merumuskan masukan komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan, dilanjutkan dengan audiensi terstruktur kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
Penyelesaian infrastruktur, peningkatan produktivitas, dan pengelolaan potensi daerah adalah fondasi utama pemerintahan yang mandiri dan sejahtera. Gotong royong antara masyarakat dan elemen PM Gatra adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang adil dan merata di tanah Garut Utara.
Sementara analisis debu jalanan gatra,
Bendungan Copong adalah simbol janji besar yang belum ditepati. Miliaran rupiah anggaran negara tergelontorkan, namun keringnya saluran irigasi menjadi bukti nyata lemahnya integrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada peresmian fisik, melainkan selesai manakala manfaatnya sampai ke tangan petani.
Kini, kekeringan yang melanda lahan pertanian sekaligus potensi ekonomi yang menguap menjadi teguran keras: Garut Utara tidak bisa menunggu selamanya. Menyelesaikan saluran irigasi, memperkuat sistem produksi, dan membangun kemandirian ekonomi adalah persiapan paling nyata untuk menjadi daerah otonom. Sebuah wilayah baru tidak akan bermartabat jika lahir di tengah lahan kering dan potensi yang terabaikan.
(M.A. Zakariyya, S.E.)
