Bojonegoro, Jatim | OpsJurnal.Asia.
Opini – Kabupaten Bojonegoro meluncurkan program Kolam Lele Keluarga (KOLEGA) salah satu upaya pengentasan kemiskinan.
Pemerintah berharap kolam lele mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus menambah pendapatan keluarga.
Secara konsep, gagasan tersebut terlihat menarik karena menggabungkan ketahanan pangan dan usaha produktif.
Namun muncul pertanyaan mendasar, apakah kolam lele benar-benar mampu mengentaskan kemiskinan?
Pertanyaan itu penting karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan bantuan, tetapi juga keberlanjutan usaha.
Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kolam yang dibangun, diberikan atau benih yang dibagikan.
Yang lebih penting adalah apakah penerima memperoleh tambahan pendapatan yang mampu mengubah taraf hidupnya.
Bojonegoro masih memiliki jumlah warga miskin dan rentan miskin yang jauh lebih besar dari penerima program.
Karena itu, publik wajar mempertanyakan sejauh mana dampak kolam lele terhadap pengurangan kemiskinan.
Persoalan budidaya lele tidak sesederhana menyediakan kolam, benih, lalu menyerahkannya kepada masyarakat.
Tantangan terbesar justru muncul pada biaya produksi, perawatan harian, dan pemasaran hasil panen.
Banyak peternak lele mengakui bahwa biaya pakan menjadi komponen terbesar dalam usaha budidaya ikan.
Dalam praktiknya, biaya pakan dapat menyerap sebagian besar modal yang harus dikeluarkan peternak.
Ketika harga pakan naik, keuntungan menyusut dan dalam kondisi tertentu dapat berubah menjadi kerugian.
Sebaliknya, penggunaan pakan murah sering membuat pertumbuhan ikan lambat dan kualitas panen menurun.
Kondisi tersebut pernah dialami sebagian masyarakat yang mencoba budidaya lele dengan modal sendiri.
Tidak sedikit usaha budidaya berhenti karena biaya pakan meningkat lebih cepat dibanding harga jual ikan.
Masalah lain adalah perawatan kolam yang membutuhkan ketelatenan dan kemampuan teknis yang memadai.
Kualitas air, kepadatan tebar, hingga risiko penyakit harus diawasi agar tidak terjadi kematian massal.
Tanpa pendampingan yang berkelanjutan, kolam lele berisiko tidak berkembang menjadi usaha produktif.
Persoalan berikutnya adalah harga jual lele yang sering berfluktuasi mengikuti kondisi pasar.
Saat panen raya terjadi bersamaan, harga lele di tingkat peternak dapat turun cukup tajam.
Ironisnya, ketika peternak menggunakan pakan berkualitas untuk memperoleh hasil panen maksimal, harga justru jatuh.
Akibatnya, keuntungan yang diperoleh sering kali tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan.
Fenomena inilah yang membuat sebagian peternak memilih berhenti setelah beberapa kali masa panen.
Karena itu, kolam lele tidak otomatis menjadi jalan keluar dari kemiskinan hanya karena bantuan diberikan.
Keberhasilannya sangat bergantung pada pendampingan, akses pakan, manajemen usaha, dan kepastian pasar.
Publik juga perlu mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk setiap penerima manfaat program.
Transparansi diperlukan agar manfaat yang diperoleh dapat dibandingkan dengan dana publik yang digunakan.
Model integrasi lele, ayam petelur, dan tanaman pangan memang terlihat lebih menjanjikan dibanding pola tunggal.
Namun keberhasilannya tetap harus dibuktikan melalui data peningkatan kesejahteraan yang terukur.
Program pengentasan kemiskinan semestinya berfokus pada transformasi ekonomi keluarga penerima manfaat.
Jika setelah satu tahun penerima masih berada dalam kategori miskin, efektivitas program patut dievaluasi.
Sebagai daerah dengan kapasitas fiskal besar dari sektor migas, Bojonegoro memiliki ruang untuk berinovasi.
Karena itu, publik berharap lahir program yang lebih luas, terukur, dan mampu menjangkau lebih banyak keluarga.
Pertanyaan yang harus dijawab bukan berapa kolam yang dibangun, melainkan berapa keluarga yang berhasil naik kelas dari kemiskinan.
Sebab kemiskinan tidak berkurang oleh banyaknya bantuan yang dibagikan, melainkan oleh perubahan hidup warga.
[Agus]
