Bojonegoro, Jatim | Opini
Dalam tata kelola publik, masyarakat memiliki banyak cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah.
Sebagian melalui forum resmi, sebagian melalui musyawarah desa, dan sebagian lagi melalui media sosial.
Namun ketika keluhan berubah menjadi candaan, sindiran, dan lelucon berulang, ada pesan yang perlu dibaca.
Potret Jembatan Dusun Pelang, Desa Kalirejo, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, dapat menjadi contoh yang menarik.
Tidak terlihat aksi protes besar atau demonstrasi yang menuntut perhatian pemerintah secara terbuka.
Yang muncul justru komentar-komentar sederhana dari warga yang setiap hari melintasi jembatan tersebut.
Ada yang menyebutnya "jembatan horor", ada yang mengaku ngeri mendengar suara saat melintas pada malam hari.
Sebagian warga bahkan berseloroh bahwa jembatan tersebut merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit.
Sekilas komentar itu terlihat seperti guyonan khas masyarakat pedesaan yang penuh keakraban.
Namun dalam perspektif komunikasi publik, humor sering menjadi bentuk kritik yang paling jujur.
Masyarakat desa umumnya menghindari konflik terbuka dengan pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya.
Karena itu, keluhan sering disampaikan melalui candaan agar pesan tetap tersampaikan tanpa memicu gesekan.
Ketika warga menyebut jembatan sebagai horor, yang mereka bicarakan bukanlah cerita mistis atau takhayul.
Mereka sedang menyampaikan rasa khawatir terhadap kondisi infrastruktur yang digunakan setiap hari.
Ketika warga menyebutnya peninggalan Majapahit, yang disindir bukanlah sejarah atau kebudayaan.
Yang sedang disorot adalah usia infrastruktur yang dianggap terlalu lama tanpa perbaikan berarti.
Komentar lain meminta pejabat terkait turun langsung dan melihat kondisi lapangan secara nyata.
Permintaan tersebut menunjukkan adanya harapan agar persoalan tidak berhenti pada laporan administratif.
Di sinilah persoalan menjadi lebih luas daripada sekadar kondisi fisik sebuah jembatan desa.
Pembangunan daerah sering diukur melalui angka, grafik, laporan, dan persentase serapan anggaran.
Semua indikator tersebut penting dalam sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan pemerintah.
Namun masyarakat memiliki ukuran yang jauh lebih sederhana dalam menilai keberhasilan pembangunan.
Bagi warga, fasilitas publik yang aman dan layak jauh lebih bermakna daripada deretan statistik.
Mereka tidak membaca laporan kinerja ketika melintasi jembatan yang dianggap mengkhawatirkan.
Mereka hanya merasakan satu hal, yakni aman atau tidak aman saat menggunakan fasilitas tersebut.
Karena itu, komentar media sosial tidak dapat dianggap sebagai kebisingan digital semata.
Komentar warga merupakan data sosial yang mencerminkan persepsi dan pengalaman masyarakat.
Jika banyak komentar bernada serupa, maka terdapat sinyal yang layak mendapat perhatian serius.
Pertanyaannya bukan mengapa warga mengeluh, melainkan mengapa keluhan terus berulang muncul.
Pada titik tertentu, persoalan jembatan berubah menjadi persoalan kepercayaan publik terhadap layanan.
Masyarakat akan menilai pemerintah bukan dari rencana yang dibuat, tetapi dari kondisi yang terlihat.
Mereka lebih percaya pada pengalaman sehari-hari daripada angka yang tertulis dalam laporan.
Ketika kolom komentar lebih ramai membahas kerusakan daripada penjelasan penanganannya, ada pesan.
Pesan itu sederhana, tetapi sangat penting bagi setiap pengambil kebijakan di daerah.
Warga tidak meminta kemewahan atau proyek yang spektakuler untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Masyarakat hanya berharap infrastruktur dasar dapat berfungsi dengan aman dan layak digunakan.
Sebab pada akhirnya, kualitas pembangunan tidak hanya diukur dari anggaran yang terserap.
Kualitas pembangunan juga diukur dari sejauh mana masyarakat merasa terlindungi dan diperhatikan.
Dan suara warga Dusun Pelang tampaknya sedang menyampaikan pesan tersebut dengan sangat jelas.
Informasi ini bersumber dari akun Facebook Tom's Hank Riders. [Agus].
