Bojonegoro Kaya Anggaran, Miskin Kecepatan

Bojonegoro, Jatim | Opini.

SiLPA Triliunan, Belanja Modal Tertatih, dan APBD yang Terlalu Lama Menjadi Pembangunan.

Di atas kertas, Bojonegoro tampak seperti daerah tanpa soal fiskal: APBD besar, pendapatan kuat, dan kas daerah tebal.

Namun, keberhasilan pemerintah tak diukur dari gemuknya laporan, melainkan dari seberapa cepat uang berubah menjadi hasil.

Warga tidak hidup dari tabel keuangan. Mereka hidup dari jalan mulus, sekolah layak, irigasi berfungsi, dan layanan yang hadir.

Karena itu, paradoks Bojonegoro bukan pada kurangnya anggaran, melainkan pada lambannya anggaran menjelma menjadi manfaat.

Daerah ini tampak kuat menghimpun pendapatan, tetapi belum sepenuhnya tangkas mengubahnya menjadi pembangunan yang cepat.

Di situlah persoalan menjadi serius: APBD Bojonegoro terlalu sering gagah sebagai dokumen, tetapi lambat sebagai kerja.

Gejala itu paling terang terbaca dari dua jejak yang sulit diabaikan: SiLPA yang membesar dan belanja modal yang tertatih.

Keduanya bukan sekadar istilah teknis dalam laporan keuangan, melainkan penanda bahwa uang rakyat belum selesai bekerja.

SiLPA, dalam bahasa sederhana, adalah sisa anggaran yang tak habis dibelanjakan: program tertunda atau pekerjaan tak tuntas.

Dalam batas tertentu, SiLPA bisa lahir dari efisiensi atau perubahan kebijakan. Namun, tak semua sisa anggaran itu sehat.

Ketika nilainya membengkak hingga triliunan rupiah dan terus berulang, persoalannya tak lagi netral atau administratif.

Pada titik itu, SiLPA berubah menjadi pertanyaan politik anggaran: mengapa uang lebih lama tinggal di kas daripada ke warga?

Pertanyaan itu penting karena Bojonegoro bukan daerah miskin. Kabupaten ini memiliki ruang fiskal yang besar dan longgar.

Artinya, masalah utamanya bukan lagi cara mencari uang, melainkan cara membelanjakan uang yang sudah tersedia.

Di situlah belanja modal menjadi cermin paling jujur, sebab dari pos inilah wajah pembangunan paling nyata dibentuk.

Jalan, jembatan, talud, irigasi, pintu air, drainase, penerangan, pasar, sekolah, puskesmas, hingga JUT bergantung di sana.

Maka, ketika belanja modal bergerak lambat, yang tertunda bukan hanya serapan anggaran, melainkan hak warga atas pembangunan.

Karena itu, lambatnya belanja modal tak bisa dibaca sebagai angka semata. Ia adalah jeda panjang atas kebutuhan publik.

Warga desa tidak menunggu persentase serapan. Mereka menunggu jalan dibangun, sawah dialiri, dan layanan dasar hadir.

Namun, kebutuhan warga desa tak berhenti pada infrastruktur. Mereka juga menunggu lapangan kerja dibuka di wilayahnya sendiri.

Sebab, pembangunan tak cukup diukur dari beton yang berdiri, melainkan dari seberapa jauh ia menghadirkan penghidupan.

APBD tak semestinya berhenti pada proyek fisik, tetapi juga membuka ruang kerja, menggerakkan usaha, dan menahan pengangguran.

Bagi warga desa, jalan yang baik memang penting. Tetapi pekerjaan yang tersedia adalah syarat agar hidup tak terus bergantung musim.

Di sinilah ironi Bojonegoro terasa telanjang: kaya anggaran, tetapi miskin kecepatan dalam mengubah uang menjadi kerja nyata.

Ia kuat di sisi penerimaan, tetapi belum cukup tangkas di sisi pengeluaran, pelaksanaan program, dan disiplin eksekusi.

Padahal, kesehatan fiskal tak selesai dinilai dari keberhasilan mengisi kas, melainkan saat uang keluar tepat waktu.

Pemerintah yang pandai menghimpun uang tetapi lambat membelanjakannya belum bisa disebut sepenuhnya berhasil.

Ia seperti rumah tangga yang bangga punya tabungan besar, tetapi membiarkan atap bocor tanpa segera diperbaiki.

Karena itu, membengkaknya SiLPA tak semestinya dibungkus sebagai simbol kehati-hatian belaka. Tafsir itu berbahaya.

Kehati-hatian memang penting. Namun, kehati-hatian yang berubah menjadi kelambanan hanya membuat APBD menjadi ruang tunggu.

Pemerintah tidak diberi mandat untuk menjaga uang tetap nyaman di rekening daerah, melainkan mengubahnya jadi manfaat.

Jika uang publik terlalu lama diam, yang tertunda bukan sekadar proyek, melainkan keadilan pembangunan itu sendiri.

Di titik ini, masalah Bojonegoro tak lagi cukup dibaca sebagai soal teknis penyerapan. Ia sudah menjadi soal moral.

Sebab, setiap rupiah yang tak segera bekerja berarti ada waktu warga yang ikut tertahan oleh lambannya mesin birokrasi.

Pemerintah tentu bisa mengajukan banyak alasan: perencanaan gemuk, pengadaan lambat, atau OPD belum siap mengeksekusi.

Bisa pula ada ketakutan birokrasi mengambil keputusan karena beban administratif dan ancaman pemeriksaan yang membayangi.

Namun, dari sudut pandang publik, seluruh alasan itu pada akhirnya diuji dengan satu ukuran: hasilnya sampai atau tidak.

Warga tidak hidup dari penjelasan teknis. Mereka hidup dari pembangunan yang selesai dan pelayanan yang benar-benar hadir.

Karena itu, yang perlu dibongkar bukan hanya angka SiLPA atau persentase serapan, melainkan budaya fiskal di baliknya.

Apakah APBD disusun terlalu gemuk dibanding kemampuan pelaksana? Apakah belanja besar, tetapi mesin eksekusinya rapuh?

Apakah OPD dibebani daftar kegiatan yang tak realistis? Atau ada kultur birokrasi yang lebih takut salah daripada lambat?

Pertanyaan itu tidak lahir dari sinisme, melainkan dari logika sederhana: jika uang tersedia, mengapa pekerjaan belum tuntas?

Dan bila pola sisa anggaran besar terus berulang, publik berhak bertanya tentang kesungguhan pembenahan pemerintah.

Bojonegoro semestinya berani menatap masalah ini tanpa kosmetik bahasa. APBD raksasa menuntut tanggung jawab raksasa.

Daerah dengan ruang fiskal besar tak cukup bangga karena pendapatannya tinggi. Ia wajib membuktikannya pada hidup warga.

Karena itu, Bojonegoro tidak cukup hanya menjadi daerah yang kuat di atas kertas. Ia harus cepat juga di lapangan.

Ia harus membenahi mesin belanja, mempercepat perencanaan, menertibkan pengadaan, dan memaksa OPD bekerja terukur.

Ia juga harus memastikan anggaran sanggup membuka kerja di desa, agar pembangunan tak berhenti sebagai bangunan tanpa penghidupan.

Tanpa itu, APBD hanya akan menjadi upacara tahunan yang menghasilkan angka impresif, tetapi meninggalkan jeda bagi rakyat.

Pada akhirnya, warga tidak meminta pemerintah menjadi penjaga saldo. Warga meminta pemerintah menjadi penggerak pembangunan.

Mereka tidak membutuhkan laporan yang megah jika manfaatnya datang terlambat. Mereka membutuhkan negara yang tepat waktu.

Mereka ingin melihat uang publik kembali kepada publik, bukan tertahan terlalu lama di kas menunggu keberanian birokrasi.

Mereka juga ingin melihat desa tak sekadar jadi lokasi proyek, melainkan ruang hidup yang menyediakan kerja dan harapan.

Maka, selama SiLPA masih menggunung dan belanja modal masih tertatih, kesimpulannya akan tetap pahit namun jujur.

Bojonegoro belum kekurangan uang. Yang masih kurang adalah kecepatan, ketepatan, dan keberanian mengubahnya jadi keadilan.

Narasi ini tidak dibangun tanpa dasar. Ia berangkat dari data keuangan resmi yang dapat ditelusuri dan diuji publik.

Ia juga lahir dari jejak SiLPA yang terus membesar, dari belanja modal yang tertatih, dan pembangunan yang terlambat tiba.

Lebih dari itu, narasi ini berpijak pada kenyataan yang dilihat, dirasakan, dan dikeluhkan warga dalam hidup sehari-hari.

Termasuk kenyataan bahwa banyak warga desa tak menunggu kemewahan, melainkan pekerjaan yang cukup agar hidup mereka tetap berjalan.

Karena itu, kritik ini bukan prasangka yang dipaksakan, melainkan pembacaan atas realitas yang terus berulang.

Realitas itu menunjukkan satu hal yang sulit dibantah: anggaran besar belum selalu menjelma menjadi manfaat yang cepat dan nyata. [Agus]