Bojonegoro Jatim | OpsJirnal.Asia
Pemerintah Bojonegoro meluncurkan SIAP Desa sebagai sistem monitoring anggaran desa tahun 2026.
Konsepnya terlihat modern. Publik kini bisa memantau anggaran dan realisasi program desa secara terbuka.
Namun keterbukaan data justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat luas.
Mengapa anggaran besar sudah tersedia, tetapi realisasi program masih sangat kecil?
BLT Dana Desa dianggarkan Rp7,8 miliar. Realisasinya baru Rp98,4 juta atau sekitar 1,26 persen.
Ketahanan pangan memiliki anggaran Rp23,7 miliar. Namun realisasinya baru Rp1,69 miliar atau sekitar 7,13 persen.
Program pencegahan stunting bahkan mencapai Rp51,1 miliar. Tetapi realisasinya baru Rp1,86 miliar atau sekitar 3,65 persen.
Jika data itu valid, publik tentu berhak mempertanyakan kinerja pelaksanaan program desa di lapangan.
Sebab masyarakat tidak hidup dari angka anggaran yang tampil di dashboard digital.
Masyarakat hidup dari bantuan yang turun, program yang berjalan, dan manfaat yang dirasakan.
BLT bukan sekadar angka serapan anggaran. Di baliknya ada warga miskin yang menunggu bantuan bertahan hidup.
Ketahanan pangan juga bukan sekadar nama program tahunan pemerintahan. Di baliknya ada petani, pupuk, bibit, irigasi, hingga kebutuhan pangan masyarakat desa.
Begitu pula stunting. Anak-anak tidak bisa menunggu lambannya proses administrasi birokrasi.
Ironinya, sistem monitoring sudah tampak canggih, tetapi realisasi program masih lambat. Publik akhirnya melihat persoalan utama bukan sekadar besar kecilnya anggaran.
Masalah sebenarnya ada pada kecepatan dan kemampuan menjalankan anggaran, itu saja!!
Yang lebih disorot, semester kedua tahun anggaran kini sudah berjalan di pertengahan semester.
Namun di banyak kecamatan, angka serapan program masih terlihat minim. Artinya, persoalan ini bukan hanya terjadi di satu desa atau satu wilayah tertentu.
Kondisi itu mulai terlihat sebagai pola lambannya pelaksanaan program desa secara luas.
Padahal semester kedua seharusnya menjadi masa percepatan realisasi kegiatan. Bukan lagi fase menunggu juknis, rapat koordinasi, atau pembahasan administrasi.
Publik akhirnya bertanya lebih jauh mengenai penyebab lambannya realisasi tersebut.
Apakah desa belum siap menjalankan program yang telah dianggarkan sebelumnya?
Apakah proses administrasi terlalu panjang hingga menghambat pelaksanaan kegiatan? Atau budaya birokrasi lama masih terus dipelihara hingga hari ini?
Pola lama itu selalu berulang setiap tahun anggaran pemerintahan. Awal tahun sibuk rapat. Pertengahan tahun sibuk pembahasan. Akhir tahun panik mengejar serapan.
Akibatnya kualitas program sering kalah oleh target administrasi pencairan anggaran.
SIAP Desa memang layak diapresiasi karena membuka akses data kepada masyarakat. Namun keterbukaan data tanpa percepatan realisasi justru menjadi alarm publik.
Kini masyarakat bisa melihat langsung angka anggaran dan progres pelaksanaannya. Pemerintah akhirnya tidak cukup hanya mengatakan bahwa program masih berproses.
Karena publik bisa menilai sendiri mana program yang benar-benar berjalan di lapangan. Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari besar kecilnya anggaran.
Tetapi dari seberapa cepat manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat desa. [Ags].
