Bojonegoro Jatim | OpsJurnal.Asia
Pemerintah pusat akhirnya memilih menunda ketentuan batas 30 persen belanja pegawai dalam APBD.
Keputusan itu menjadi kabar lega bagi ribuan PPPK di berbagai daerah Indonesia.
Sebelumnya, banyak kepala daerah mulai cemas menghadapi ancaman pelanggaran aturan fiskal.
Kecemasan itu bahkan memunculkan rencana penghentian kontrak PPPK di sejumlah wilayah.
Aturan pembatasan belanja pegawai berasal dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Undang-undang tersebut memberi batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen APBD.
Pemerintah daerah diberi masa transisi lima tahun sejak aturan itu resmi diundangkan.
Namun, menjelang tenggat akhir, banyak daerah belum mampu menyesuaikan struktur anggaran.
Belanja pegawai di sejumlah daerah masih terlalu besar dibanding kemampuan fiskalnya.
Di sisi lain, kebutuhan pelayanan publik tetap membutuhkan tenaga PPPK dalam jumlah besar.
Kondisi itu menciptakan dilema antara disiplin anggaran dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Jika aturan dipaksakan, ribuan PPPK terancam kehilangan pekerjaan secara massal.
Pemerintah pusat akhirnya turun tangan mencari jalan tengah agar krisis tidak terjadi.
Solusi itu dibahas dalam rapat lintas kementerian di Kantor Kementerian PAN-RB Jakarta.
Rapat tersebut melibatkan Kementerian PAN-RB, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini memastikan tidak akan ada PHK massal PPPK.
Pemerintah ingin reformasi birokrasi tetap berjalan tanpa menghancurkan layanan publik daerah.
Karena itu, masa transisi ketentuan 30 persen resmi diputuskan untuk diperpanjang.
Perpanjangan itu nantinya akan diatur melalui Undang-Undang APBN sebagai payung baru.
Langkah tersebut dipilih untuk menghindari benturan hukum di tingkat pemerintah daerah.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyebut banyak daerah mulai berada dalam tekanan serius.
Beberapa pemerintah daerah bahkan sudah mempertimbangkan penghentian tenaga PPPK.
Menurut Tito, rapat lintas kementerian akhirnya menghasilkan solusi yang lebih realistis.
Pemerintah pusat memilih memberi ruang penyesuaian fiskal bagi daerah yang belum siap.
UU APBN nantinya menjadi dasar hukum baru untuk memperpanjang masa transisi tersebut.
Pemerintah memakai asas lex posterior derogat legi priori dalam keputusan itu.
Artinya, aturan yang lebih baru dapat mengesampingkan aturan sebelumnya yang bertentangan.
Dengan skema itu, kepala daerah diminta tidak lagi takut terkena pelanggaran aturan.
Daerah yang belanja pegawainya sudah melebihi 30 persen tetap bisa menjalankan pelayanan.
Pemerintah pusat memastikan pembangunan daerah tidak akan berhenti akibat tekanan fiskal.
Kementerian dan lembaga pusat disebut akan mengambil peran lebih besar membantu daerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan stabilitas fiskal tetap dijaga pemerintah.
Namun, perlindungan terhadap nasib PPPK juga menjadi prioritas dalam kebijakan tersebut.
Pemerintah ingin kepastian hukum berjalan beriringan dengan kepastian kerja bagi PPPK.
Langkah lanjutan segera dilakukan melalui penerbitan surat edaran bersama untuk daerah.
Surat itu akan menjadi pedoman teknis pengelolaan pegawai dan kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah juga mulai menyusun pola rekrutmen ASN berbasis kekuatan fiskal tiap daerah.
Artinya, perekrutan aparatur ke depan tidak lagi bisa dilepaskan dari kondisi APBD.
Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai realistis membaca kondisi daerah.
Sebab di banyak wilayah, beban pegawai memang sudah lama menekan ruang pembangunan.
Tetapi di saat bersamaan, daerah juga belum mampu lepas dari kebutuhan tenaga PPPK.
Karena itu, keputusan memperpanjang transisi dinilai menjadi jalan kompromi paling aman.
Setidaknya untuk sementara, ancaman PHK massal PPPK berhasil dijauhkan dari daerah. [Ags].
