Garut,OpsJurnal.Asia -
Langkah nyata dan tegas kembali digaungkan demi Indonesia yang bersih! Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpadu erat dengan Kantor Sekretariat Presiden (KSP) dalam naungan Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK), menggelar pertemuan strategis di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Forum ini bukan sekadar rapat biasa, melainkan ajang mengokohkan langkah lewat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), guna memastikan seluruh program unggulan negara berjalan di jalur lurus, akuntabel, dan jauh dari jeratan tindak pidana korupsi.
Fokus utama pembahasan tertuju pada optimalisasi dan mitigasi risiko sejak dini, yang merujuk pada 15 langkah aksi dalam tiga pilar utama: Perizinan & Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum & Reformasi Birokrasi. Program besar ini telah berjalan masif sejak awal tahun 2025.
Hasilnya? Luar biasa! Periode Januari 2025 hingga Triwulan I 2026 atau Bulan ke-15 (B15), tercatat 58,12% dari seluruh target aksi telah tuntas dilaksanakan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan ada tiga sektor yang melesat tajam peningkatannya:
- Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah: Capai 84,29% ➡️ (Naik 15,91%)
- Digitalisasi Layanan Publik: Capai 76,34% ➡️ (Naik 3,76%)
- Penguatan Tata Kelola Impor: Capai 68,50% ➡️ (Naik 1,25%)
"Angka ini bukti nyata keseriusan kita. Perubahan signifikan terlihat jelas, apalagi pada perlindungan lahan pangan yang melonjak sangat tinggi," tegas Budi.
*Pengawasan Ketat Dua Program Unggulan: MBG DAN Koperasi Desa Merah Putih*
Salah satu sorotan terbesar dalam rapat ini adalah pengawasan khusus terhadap dua program prioritas Presiden, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). KPK dan Timnas PK bergerak cepat memastikan tak ada celah bagi penyimpangan.
Untuk program MBG, pengawasan difokuskan agar tata kelola pelaksanaan tetap sejalan mutlak dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Setiap alur anggaran dan pelaksanaan harus terukur, tepat sasaran, dan bebas kebocoran.
Sementara untuk KDMP, penguatan diarahkan pada penyusunan rancangan induk (Grand Design) jangka panjang. Tujuannya agar koperasi ini benar-benar tumbuh menjadi penggerak ekonomi desa yang mandiri, berdaya saing, dan menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang bersih.
"Sepanjang April lalu, kami bersama Bappenas dan kementerian terkait terus berkoordinasi erat. Semua potensi risiko dipetakan, lalu ditutup rapat agar program strategis ini murni dinikmati masyarakat," tambah Budi Prasetyo.
*Hasil Kerja Nyata: Amankan Aset Negeri Rp 117 Triliun Dan Percepat Layanan Pelabuhan*
Kinerja Stranas PK sepanjang 2025 tercatat menyisakan sejarah manis bagi bangsa:
- Swasembada Pangan: Dorong penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) seluas 2.334 Ha di Jabar, Jateng, dan Jatim. Berpotensi menambah produksi 5,6 Juta Ton Beras!
- Amankan Aset Negara: Berhasil mendorong kepastian hukum atas 2.122 bidang tanah, mengamankan aset bernilai Rp 117 TRILIUN dari ancaman sengketa dan penguasaan sepihak oknum tidak bertanggung jawab.
- Revolusi Layanan Pelabuhan: Penerapan sistem Single Submission dan Single Billing memangkas waktu bongkar muat drastis! Dari rata-rata 10,86 jam, kini cukup 5,57 jam saja ➡️ LEBIH CEPAT 48,71%! Efisiensi besar bagi ekonomi nasional.
Sinergi ini tak berhenti di sini. Selain KPK, KSP, KemenPANRB, Kemendagri, dan Bappenas, keanggotaan Timnas PK akan diperluas. Berdasarkan revisi Perpres 54/2018, akan digandeng pula Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPKP, serta kementerian/lembaga lain yang relevan. Semakin padu, semakin tak tertembus bagi koruptor!
Di akhir pernyataannya, Budi Prasetyo menegaskan harapan besarnya:
"KPK berharap atensi tinggi para pemangku kebijakan melahirkan birokrasi bersih, transparan, dan akuntabel. Kolaborasi solid dan pengawasan terintegrasi adalah kunci agar setiap program prioritas berjalan efektif, tepat sasaran, dan bebas Korupsi" pungkasnya.
Indonesia Bersih, Indonesia Maju! Awas, Ruang Korupsi Kian Sempit!
(Muhammad Agus Zakariyya S.E)
