Bojonegoro, Jatim | OpsJurnal.Asia -
Kisah Ibu Ade, warga Desa Semanding, Kecamatan Kapas, menjadi perhatian publik.
Ia disebut menderita kanker payudara stadium 4 yang telah menjalar hingga tulang dan liver.
Di tengah kondisi sakit yang semakin berat, Ibu Ade kesulitan berjalan untuk beraktivitas.
Untuk mendapatkan kursi roda, keluarga pasien justru membuka donasi melalui media sosial.
Donasi dibuka di grup Facebook dan empati publik pun mulai mengalir membantu pasien.
Namun di balik solidaritas itu, muncul pertanyaan besar terkait pelayanan kesehatan daerah.
Ketika warga sakit berat harus berharap bantuan media sosial, pemerintah daerah ke mana?
Publik juga mulai mempertanyakan fungsi pengawasan pelayanan kesehatan di Bojonegoro.
Sebab persoalan seperti ini bukan sekadar urusan pribadi keluarga pasien semata.
Masalah tersebut menyangkut pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat secara luas.
Pertanyaan itu kemudian mengarah pada tupoksi Komisi C DPRD Bojonegoro.
Komisi C diketahui membidangi sektor kesehatan dan pelayanan publik daerah.
Mitra kerjanya meliputi Dinas Kesehatan, rumah sakit daerah hingga puskesmas.
Karena itu, publik menilai kasus seperti ini semestinya menjadi perhatian serius DPRD.
Apalagi Bojonegoro selama ini dikenal memiliki kapasitas fiskal daerah cukup besar.
Program kesehatan terus dipromosikan sebagai bagian pelayanan kepada masyarakat.
RSUD Sosodoro Djatikoesoemo juga menjadi rumah sakit rujukan utama Bojonegoro.
Rumah sakit milik pemerintah daerah itu berstatus tipe B dan terus dikembangkan.
Bahkan Pemkab Bojonegoro menargetkan RSUD Sosodoro naik menjadi rumah sakit tipe A.
Fasilitas kesehatan dibangun. Pelayanan unggulan terus diperkuat setiap tahunnya.
Namun publik mulai bertanya apakah semua itu telah menyentuh masyarakat kecil.
Jika pasien kanker stadium lanjut masih kesulitan memperoleh kursi roda sederhana.
Maka masyarakat berhak mempertanyakan "efektivitas pengawasan" pelayanan kesehatan.
Komisi C DPRD Bojonegoro seharusnya tidak hanya hadir dalam rapat dan evaluasi.
Fungsi pengawasan mestinya memastikan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat.
Terutama warga kecil yang sedang menghadapi sakit berat dan kesulitan ekonomi.
Karena ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya gedung dan laporan program.
Yang paling penting adalah hadirnya pemerintah daerah bagi rakyat kecil yang membutuhkan.
Kisah Ibu Ade akhirnya menjadi cermin tentang harapan terhadap pemerintah daerah.
Publik menunggu kehadiran nyata pelayanan kesehatan dan fungsi pengawasan DPRD. [Agus].
