Bojonegoro, Jatim | OpsJurnal.Asia.
Anggaran Rp109 miliar disiapkan Pemkab Bojonegoro untuk Belanja Tidak Terduga 2025. Tetapi yang terpakai hanya sekitar Rp380 juta.
Data itu bukan isu warung kopi. Angka tersebut tercatat resmi di dalam dokumen Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Belanja Tidak Terduga atau BTT sejatinya dipakai untuk kondisi mendesak, darurat, bencana, hingga kebutuhan tak terencana.
Namun serapan BTT Bojonegoro tahun 2025 hanya sekitar 0,35 persen. Sisanya nyaris tak bergerak sampai akhir tahun alias tertidur pulas.
Publik akhirnya bertanya. Sebenarnya ukuran “darurat” versi pemerintah daerah Bojonegoro itu seperti apa dan seperti siapa?
Sebab di lapangan, warga masih menghadapi jalan desa rusak, kebutuhan pokok naik, hingga layanan dasar yang belum merata.
Banyak desa masih mengeluhkan infrastruktur. Sebagian warga juga menunggu bantuan dan percepatan pembangunan daerah.
Ironinya, APBD Bojonegoro termasuk salah satu yang terbesar di Jawa Timur dengan nilai mencapai Rp7,8 triliun.
Tetapi realisasi belanja hanya sekitar Rp6,4 triliun. Selisihnya memunculkan SILPA 2025 dalam angka sangat besar.
Menurut data Kemenkeu menunjukkan SILPA Bojonegoro 2025 mencapai sekitar Rp1,3 triliun lebih yang mengendap di akhir tahun.
Angka itu membuat publik kembali bertanya. Uang sebesar itu sebenarnya gagal dibelanjakan atau memang sengaja ditahan?
Ketika anggaran terlalu lama diam di kas daerah, ekonomi masyarakat kecil ikut melambat dan kehilangan perputaran uang.
Kontraktor kecil menunggu proyek berjalan. Pedagang menunggu transaksi. Pekerja harian menunggu lapangan pekerjaan.
Sementara birokrasi sering sibuk pada rapat evaluasi, perubahan program, hingga penyesuaian administrasi anggaran.
Rakyat sebenarnya tidak hidup dari alasan teknis. Masyarakat menunggu hasil nyata pembangunan yang benar-benar terasa.
Jika anggaran besar terus lambat dibelanjakan, publik wajar curiga ada persoalan serius dalam tata kelola daerah.
APBD bukan sekadar angka laporan. APBD adalah denyut ekonomi rakyat yang semestinya bergerak untuk masyarakat. [Agus].
