Bojonegoro, Jatim | OpsJurnal.Asia - Rencana Dana Abadi Pendidikan kembali memicu diskusi publik menjelang pembahasan P-APBD Bojonegoro 2026.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, mengusulkan alokasi dana dibatasi Rp100 miliar hingga Rp200 miliar.
Usulan itu dinilai sebagai bentuk kehati-hatian fiskal di tengah kondisi ekonomi daerah dan nasional yang belum stabil.
Dana Abadi Pendidikan dipandang penting sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan SDM Bojonegoro.
Namun penganggaran besar dinilai harus tetap mempertimbangkan kebutuhan publik yang lebih mendesak saat ini.
Persoalan jalan, layanan kesehatan, pendidikan dasar, dan kemiskinan masih menjadi perhatian masyarakat.
Karena itu, muncul pandangan agar dana besar tidak langsung disimpan tanpa melihat kebutuhan lapangan.
Pemerintah daerah juga menghadapi kendala regulasi setelah dievaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Rencana penganggaran Rp500 miliar dalam APBD 2026 sebelumnya batal dipasang karena persoalan mekanisme.
Hal itu menunjukkan dana abadi bukan sekadar soal anggaran, tetapi juga ketepatan aturan dan tata kelola.
Publik berharap Dana Abadi Pendidikan tidak berhenti menjadi simbol prestise politik dan fiskal daerah.
Masyarakat ingin dana tersebut benar-benar melahirkan beasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan nyata.
Pembatasan anggaran sementara dinilai bisa menjadi jalan tengah menjaga stabilitas fiskal daerah.
Pemerintah tetap dapat memulai fondasi dana abadi tanpa mengganggu program prioritas masyarakat.
Ukuran keberhasilan bukan terletak pada besarnya dana, melainkan manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat Bojonegoro. [Ags].
