Bojonegoro Jatim | OpsJurnal.Asia
Pemkab Bojonegoro menyalurkan bansos kemiskinan ekstrem dan stunting di Gayam, 13 April 2026, sebagai komitmen sosial berkelanjutan.
Penyerahan simbolis dipimpin Wakil Bupati Nurul Azizah. Total anggaran Rp8,32 miliar menyasar ribuan keluarga penerima manfaat.
Program mengacu pada DTSEN sebagai basis data tunggal. Langkah ini memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan transparan.
Nurul Azizah menegaskan, bansos bukan sekadar bantuan, melainkan pijakan menuju kemandirian ekonomi warga secara bertahap.
“Penyaluran berbasis DTSEN mencakup 57 ribu KK. Kebijakan lima tahun diarahkan pada penguatan ekonomi mandiri,” ujarnya.
Program Gayatri hadir sebagai motor pemberdayaan. Gerakan beternak ayam petelur ini diharapkan menopang ekonomi keluarga.
Selain itu, pemerintah memantau program dan mengingatkan pentingnya pendidikan anak serta pemanfaatan layanan kesehatan gratis.
“CKG tak hanya cek gula atau tensi. Ada layanan jantung, paru, hingga IVA. Total 20 pemeriksaan, seluruhnya gratis,” tegasnya.
Pendekatan terpadu ini diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Kepala Dinsos Agus Susetyo menyebut program ini sebagai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
“Bansos dilaksanakan terencana, terpadu, dan berkelanjutan berbasis DTSEN, agar tepat sasaran dan akuntabel,” jelasnya.
Pemutakhiran data menjadi fondasi utama. Validitas penerima memastikan intervensi sosial menyentuh kelompok paling membutuhkan.
Hasil pemadanan DTSEN Triwulan I 2026 menetapkan 8.973 KPM sebagai penerima bansos kemiskinan ekstrem di Bojonegoro.
Data stunting mencatat 1.186 anak. Dari pemadanan, 102 anak ditetapkan sebagai penerima bansos stunting tahun 2026.
Bantuan kemiskinan ekstrem sebesar Rp900 ribu per KPM. Total anggaran mencapai Rp8,07 miliar untuk program tersebut.
Sementara bansos stunting Rp2,4 juta per KPM disalurkan dalam empat tahap, sebagai dukungan pemulihan gizi anak.
Di Gayam, penyaluran simbolis mencakup 153 KPM kemiskinan ekstrem dan 5 KPM stunting sebagai representasi program.
Kebijakan ini menegaskan arah pembangunan berbasis data, empati, dan keberlanjutan demi peningkatan kesejahteraan warga. [Ags].
