Bojonegoro Jatim | OpsJurnal.Asia
Di tengah denyut pembangunan yang kian cepat, Pemkab Bojonegoro menata ulang fondasi paling dasar, yaitu data.
Bukan sekadar angka, melainkan wajah-wajah manusia yang bergantung pada ketepatan kebijakan bantuan sosial.
Di Gedung Angling Dharma, ratusan aparatur desa dan pendamping berkumpul, mengikat komitmen pada akurasi.
Bimtek selama tiga hari itu menjadi ruang belajar sekaligus refleksi tentang tanggung jawab yang tak ringan.
Bupati Setyo Wahono menegaskan, data kemiskinan lahir dari desa, dari realitas paling dekat.
“Data harus berdasarkan kondisi nyata, bukan karena suka atau tidak suka, apalagi hubungan kekerabatan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, kejujuran dalam mencatat jauh lebih berharga daripada kedekatan atau kepentingan pribadi.
Di balik pernyataan itu tersimpan peringatan: kesalahan data bisa berarti salahnya arah keadilan sosial.
Ketepatan sasaran bansos pun menjadi medan ujian integritas aparatur di lapangan.
“Salah sasaran bukan sekadar keliru administrasi, tapi menyangkut hak masyarakat yang seharusnya menerima,” imbuhnya.
Pelatihan ini diharapkan melahirkan verifikator yang tajam, bekerja dengan nurani sekaligus ketelitian.
Namun agenda tak berhenti pada bansos; isu lingkungan ikut disematkan sebagai arah masa depan daerah.
“Pembangunan harus terus berjalan, tapi kelestarian alam tidak boleh dikorbankan,” pesan bupati, 22 April 2026.
Pesan menjaga pohon dan pengelolaan sampah menjadi bagian dari tanggung jawab lintas generasi.
Di sisi lain, Wakil Bupati Nurul Azizah membuka cakrawala lebih luas dengan perspektif global.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap perubahan iklim, perkembangan AI, dan ketahanan energi dunia,” ujarnya.
Ia menautkan visi global itu dengan target konkret: listrik, pendidikan, kesehatan, hingga hunian layak.
“Semua anak harus sekolah, akses listrik harus merata, dan Bojonegoro harus bebas TBC,” tegasnya.
Pembangunan Jalur Lingkar Selatan diproyeksikan menjadi urat nadi baru pertumbuhan ekonomi kawasan.
Sementara ancaman kemarau ekstrem telah diantisipasi melalui pengaturan pola tanam sejak dini.
Kepala DPMD Djoko Lukito menyebut para peserta sebagai investasi strategis sumber daya manusia daerah.
“Mereka adalah aset penting yang diharapkan memberi kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Di ujung acara, pembaruan data kembali ditegaskan sebagai pekerjaan yang tak boleh berhenti.
“Data akan dimutakhirkan minimal setiap enam bulan. Jika angka menurun, itu tanda program kita berhasil,” kata Kusnandaka Tjatur.
Dan di sanalah, Bojonegoro menaruh harapan—bahwa keadilan bisa dimulai dari satu hal sederhana: data yang benar. [Ags].
