Bojonegoro Jatim | OpsJurnal.Asia
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan IKD.
Imbauan ini menegaskan pentingnya keamanan layanan administrasi kependudukan di tengah meningkatnya kejahatan digital.
Pelaku kerap menyamar sebagai petugas Dukcapil dan menghubungi warga melalui telepon, WhatsApp, maupun SMS.
Mereka mencoba membangun kepercayaan dengan narasi layanan resmi agar korban tidak menaruh kecurigaan awal.
Modus berlanjut dengan meminta data sensitif seperti NIK, nomor KK, kode OTP, hingga QR Code pribadi.
Tidak jarang pelaku juga meminta sejumlah uang dengan dalih percepatan aktivasi layanan IKD (Identitas Kependudukan Digital).
Selain itu, beredar surat palsu berkop instansi serta tautan aplikasi tidak resmi yang berpotensi mencuri data.
Praktik ini menjadi ancaman serius karena menyasar celah literasi digital dan kepercayaan masyarakat.
Pihak Dukcapil menegaskan tidak pernah meminta data pribadi atau kode verifikasi melalui jalur komunikasi pribadi.
Seluruh layanan resmi hanya dilakukan melalui mekanisme yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat diminta tidak mudah memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi.
Kewaspadaan juga diperlukan terhadap tautan mencurigakan yang berpotensi menjadi pintu masuk kejahatan siber.
Penggunaan layanan resmi pemerintah menjadi langkah utama untuk memastikan keamanan proses administrasi.
Panduan aktivasi IKD yang benar telah disediakan agar masyarakat tidak bergantung pada sumber tidak jelas.
Saluran pengaduan juga dibuka sebagai bentuk respons cepat terhadap setiap indikasi penipuan.
Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional untuk menjaga integritas layanan publik.
Upaya ini menegaskan komitmen perlindungan data sebagai bagian dari kepercayaan antara negara dan warga.
Kewaspadaan kolektif menjadi kunci agar ruang digital tetap aman dan tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. [Ags].
Sumber; website resmi Dukcapil.
