Jakarta,OpsJurnal.Asia -
National Transfer Accounts adalah kerangka analisis identifikasi aliran ekonomi antar kelompok umur sehingga reolikasi sumber daya antar generasi dapat dianalisis sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas bersama mitra pembangunan telah menyusun buku kebijakan dan analisis berbasis NTA dengan judul "Investasi Antar-Generasi:Arah baru Kebijakan di Akhir Transisi Demografi". Untuk memperkenalkan NTA sebagai instrumen Perencanaan pembangunan dan memastikan bahwa hasil analisis dapat dipahami dan dimanfaatkan secara luas.
Kementrian PPN/Bappenas sebagai penyelenggara "Dialog Menuju Kesejahteraan Antar-Generasi:arah baru kebijakan Indonesia di akhir Transisi Demografi", di ruang rapat Djunaedi Hadisumarto, kementrian PPN/Bappenas jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta pusat, Senin ( 6/4/2026).
Acara ini dihadiri sebagai pembicara: Sonny Harry Budiutomo Harmadi ( Wamen PPN/Bappenas)., Helvi Moraza ( Wamen UMKM RI)., Dr. Wihaji, S.Ag.,M.Pd ( Mentri Kependudukan & Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN)., Pratikno ( Mentri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).
Diawali dengan penayangan video Buku Kebijakan & Analisis berbasis National Transfer Accounts. Dinamika Kependudukan dan Pengembangan National Transfer Accounts/NTA di Regional Asia Pasific.
Menurut Sonny Harry Budiutomo Harmadi membahas hasil sensus ekonomi 2026
#mencatatEkonomiIndonesia, dimulainya program KB mulai pada tahun 1970 sejak dimulainya awal sensus penduduk pertama pada tahun 1930 dan dikenal Bapak Kependudukan Indonesia prof.Dr Widjojo Nitisatro dizamannya.
Penghitungan National Transfer Accounts ( NTA) sebagai Statistik Resmi yang dipaparkan pada dialog menuju Kesejahteraan Antar-Generasi: Arah Baru Kebijakan Indonesia di Akhir Transisi Demografi.
Pembicara Helvi Moraza sebagai Wamen UMKM RI membahas Membangun jiwa Wirausaha Manusia Indonesia, 99% usaha di Indonesia mayoritas berskala mikro dibutuhkan Enterpreneur by design dengan penumbuhan entrepreneurial mindset. Target Pengembangan Kewirausahaan: Tantangan dan Target Pendapatan perkapita Indonesia, akses pembiayaan UMKM hingga 2025 baru 30%.
Kebutuhan lapangan kerja berkualitas Indonesia emas 2045 198,3 juta dibutuhkan pekerjaan layak, dibandingkan posisi Februari 2025, dibutuhkan tambahan sekitar 52, 5 juta pekerjaan yang layak.
Sedangkan Kepala BKKBN Dr Wihaji melebih menekankan peran keluarga dalam investasi pembangunan manusia menuju arah baru kebijakan Indonesia di Akhir Transisi Demografi.
Pandangan Pratikno sebagai Mentri Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan mempunyai misi Bergerak bersama Menuju SDM Unggul dan Tangguh.
(Ine)
