Ilustrasi Kerja Paksa
Bojonegoro Jatim, OpsJurnal.Asia-
Opini Publik, - Pada tahun 1808, Pulau Jawa memasuki fase baru ketika pemerintah kolonial membangun Jalan Raya Pos.
Di bawah kepemimpinan Herman Willem Daendels, proyek ini dirancang memperkuat pertahanan Jawa dari ancaman Inggris.
Jalan tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana perjalanan, tetapi sebagai jalur mobilitas militer.
Pembangunan berlangsung antara 1808 hingga 1811 dengan ritme kerja cepat sesuai kebutuhan zaman.
Rute dimulai dari Anyer (Banten) di ujung barat Jawa sebagai titik pertahanan strategis wilayah kolonial.
Dari Anyer jalan bergerak menuju Serang lalu Batavia, pusat administrasi pemerintahan saat itu.
Perjalanan dilanjutkan ke Karawang dan Cirebon melalui dataran pesisir utara yang relatif landai.
Rute melewati Tegal, Pekalongan, Semarang, hingga Demak yang berperan sebagai kota pelabuhan.
Dari Demak jalur diteruskan menuju Kudus dan Rembang sebelum memasuki wilayah Jawa Timur.
Tuban menjadi kota pertama di Jawa Timur yang dilalui karena posisinya penting dalam jaringan laut.
Jalan kemudian mengikuti garis pantai menuju Paciran di kawasan pesisir Lamongan bagian utara.
Pilihan jalur pesisir memungkinkan hubungan logistik darat dan laut berjalan lebih efisien.
Dari Paciran perjalanan berlanjut ke Sedayu Gresik, kota dagang tua dengan tradisi pelayaran panjang.
Memasuki Surabaya, jalan melewati Romokalisari sebagai pintu barat kawasan pelabuhan utama.
Romokalisari dipilih karena kondisi geografisnya mendukung pergerakan logistik dan transportasi.
Rute kemudian bergerak menuju Krembangan yang pada masa itu menjadi kawasan militer kolonial.
Dari Krembangan jalur diarahkan ke kawasan Jembatan Merah sebagai pusat kota Surabaya lama.
Wilayah ini menjadi pusat administrasi, perdagangan, dan aktivitas pelabuhan Sungai Kalimas.
Jalan lalu mengikuti koridor kota tua yang berkembang di sepanjang aliran Sungai Kalimas.
Dari pusat kota, jalur bergerak menuju Wonokromo sebagai titik penyeberangan sungai penting.
Wonokromo menghubungkan jalur darat dengan kawasan delta Sungai Brantas yang strategis.
Perjalanan dilanjutkan menuju Waru dan Sidoarjo melalui dataran rendah pesisir yang stabil.
Dari Sidoarjo jalan menuju Porong sebagai koridor alami menuju wilayah timur Jawa.
Porong menjadi jalur efektif sebelum perjalanan diteruskan menuju Pasuruan dan sekitarnya.
Rute kemudian melewati Pasuruan, Probolinggo, Situbondo hingga berakhir di Panarukan tahun 1811.
Lebih dari seribu kilometer jalan berhasil diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun pembangunan.
Tenaga kerja dihimpun melalui sistem kewajiban desa yang dikelola pejabat lokal pada masa itu.
Sejumlah catatan kolonial menyebut adanya dukungan logistik kerja dalam pelaksanaan proyek.
Namun distribusi bantuan sering bergantung pada struktur pengawasan di tingkat lapangan.
Situasi tersebut mencerminkan kompleksitas tata kelola proyek besar pada masa kolonial awal.
Jalan selesai dibangun dan kemudian menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi Pulau Jawa.
Wilayah pesisir berkembang pesat karena berada pada jalur mobilitas utama perdagangan.
Sebaliknya daerah pedalaman berkembang dengan ritme berbeda di luar jalur utama tersebut.
Keputusan geografis abad ke-19 perlahan membentuk pola perkembangan wilayah hingga kini.
Infrastruktur sejak awal selalu berkaitan dengan pilihan strategi dan kebutuhan zamannya.
Setiap percepatan pembangunan menghadirkan manfaat sekaligus tantangan sosial tersendiri.
Dua abad berlalu, jalan itu tetap digunakan tanpa banyak disadari jejak sejarah di baliknya.
Setiap perjalanan modern sesungguhnya mengikuti rancangan ruang yang dibuat dua abad lalu.
Jalan Daendels kini menjadi pengingat bahwa infrastruktur juga merupakan bagian dari sejarah.
Ia bukan sekadar jalur fisik, melainkan catatan panjang tentang perubahan masyarakat Jawa.
Pertanyaan yang terus relevan hingga hari ini adalah bagaimana pembangunan memberi manfaat adil.
Sejarah jalan ini mengajak publik memahami masa lalu sebagai refleksi bagi kebijakan masa depan. [Ags].
