Garut,OpsJurnal.Asia -
Isu label harga yang menempel pada menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mengejutkan publik. Roti kacang hijau Rp3.000, anggur Rp4.300, hingga telur puyuh Rp2.700 tertera rinci bak struk belanja di minimarket, padahal ini adalah program sosial negara.
Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Muhammad Agus Zakariyya S.E di Ruang Publik Garut, pada Rabu (04/03/26). Dalam kesempatan tersebut, Ibu Lilis Ernawati hadir sebagai nara sumber untuk menanggapi fenomena ini.
Muncul pertanyaan sederhana namun menggelitik: Apakah angka-angka itu adalah harga eceran? Harga grosir? Harga kontrak pemerintah? Atau sekadar label "biar kelihatan transparan"?
Transparansi atau Sekadar Transaksi?
Jika ini adalah program bantuan sosial, mengapa harus ada harga satuan yang ditampilkan seolah-olah ini adalah transaksi jual beli biasa? Namun jika ini adalah bentuk pengadaan barang, kenapa tampilannya justru menyerupai daftar harga di warung kelontong?
Publik pun mulai menduga-duga, karena logika awam berkata jelas:
- Harga eceran biasanya lebih mahal.
- Harga grosir seharusnya jauh lebih murah.
- Harga proyek seringkali bergantung pada siapa yang memegangnya.
- Dan soal harga "mark up"? Nah, ini yang membuat netizen mulai sibuk membuka kalkulator.
Transparansi memang hal yang baik dan patut didukung. Namun, transparansi yang setengah hati justru melahirkan lebih banyak tanda tanya daripada jawaban.
Angka Kecil yang Menjadi Besar
Secara nominal, angka-angka yang tertera memang terlihat kecil. Tiga ribu, empat ribu, dua ribu tujuh ratus. Angka yang mungkin tidak berarti banyak jika hanya untuk satu porsi.
Tapi, ketika dikalikan dengan jutaan penerima manfaat di seluruh negeri, angka kecil itu berubah drastis menjadi nilai yang membuat kening berkerut. Di sinilah rasa penasaran publik memuncak:
- Apakah harga itu hasil dari proses tender yang terbuka?
- Apakah sudah termasuk biaya distribusi hingga ke tangan penerima?
- Apakah itu harga sebelum atau sesudah pajak?
- Atau sekadar "estimasi biar rapi di atas kertas"?
Sebab, selisih seribu rupiah saja per paket, jika dikalikan jutaan penerima, bisa meledak menjadi miliaran rupiah.
Jangan Biarkan Transparansi Berubah Jadi Drama
Jika label harga itu memang mencerminkan harga riil sesuai kontrak, maka pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka:
- Dari mana sumber pengadaannya?
- Bagaimana mekanisme penentuan harganya?
- Dan yang terpenting, apakah harga ini lebih murah dibandingkan harga pasar?
Jika memang lebih murah dan efisien, pemerintah bisa dengan bangga menyampaikannya. Namun, jika ternyata harganya justru lebih mahal dibanding harga grosir di pasar tradisional, wajar jika publik mulai berbisik-bisik: "Ini MBG (Makan Bergizi Gratis) atau MBB (Makan Bergizi Berbiaya)?"
Publik Bukan Anti Program, Tapi Anti Keburaman
Perlu digarisbawahi: mayoritas publik mendukung upaya negara memberikan makanan bergizi bagi anak-anak. Yang dipertanyakan bukan gizinya, bukan pula anak-anak yang menjadi sasaran. Yang dipertanyakan adalah angkanya.
Di negeri ini, sejarah panjang proyek sosial seringkali ternoda oleh permainan angka yang tidak jelas. Publik hanya ingin memastikan bahwa uang negara digunakan sebaik-baiknya.
Kesimpulan
Keberadaan label harga itu sendiri sebenarnya langkah yang bagus. Namun, label tanpa penjelasan yang utuh bisa berubah menjadi bahan spekulasi liar.
Jadi, kembali ke pertanyaan awal: Ini harga eceran, grosir, mark up, atau sekadar strategi pencitraan agar terlihat transparan?
Jika memang semuanya bersih dan sesuai aturan, bukalah seluas-luasnya informasinya. Sebab di era media sosial ini, apa yang tidak dijelaskan oleh pihak berwenang, akan "dijelaskan" oleh netizen dengan versi mereka sendiri. Dan biasanya, versi netizen jauh lebih pedas daripada label harga di kotak makan itu sendiri.
(Zakariyya)
