Garut,OpsJurnal.Asia -
Forum Ketahanan dan Kemandirian Pangan Masyarakat Desa (FK2PMD) mengeluarkan seruan tegas kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk berhenti hanya menjadi pembuat kebijakan, namun harus turun tangan dalam eksekusi dan pendampingan agar program ketahanan pangan di desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Seruan ini disampaikan saat ngobrol santai jelang sahur bersama Opsjurnal.asia, Kamis (25/02/26).
Pendirian FK2PMD bermula dari kesadaran mendalam bahwa warga desa bukan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri – mulai dari telur, daging ayam, tahu tempe hingga sayuran – namun mereka terhalang oleh kurangnya dukungan nyata dari pihak berwenang.
Ketua Umum FK2PMD, mantan Kepala Desa yang pernah meraih Juara 2 Nasional Lomba Intensifikasi Pertanian, Deden Sopian mengungkapkan kekecewaannya terhadap realitas yang terjadi di lapangan.
"Kita punya aturan jelas bahwa 20 persen Dana Desa harus dialokasikan untuk ketahanan pangan – ini bukan sekadar angka statistik, melainkan harapan bagi ribuan keluarga desa untuk hidup lebih baik. Namun apa yang terjadi? Anggaran tersebut banyak menguap tanpa manfaat karena Pemda lebih sibuk membuat program daripada memastikan program tersebut berjalan dengan baik," tegas Ketua Umum.
Dia mengungkapkan bahwa dua tahun yang lalu, desa memiliki potensi besar melalui BUMDes untuk mengelola modal sebesar Rp600 juta – cukup untuk membudidayakan 2.000 ekor ayam petelur, 2.000 ekor ayam pedaging, membangun pabrik tahu tempe, dan mengembangkan kebun sayur yang mampu memenuhi kebutuhan harian 5.000 jiwa penduduk desa: 2.000 butir telur, 150 kg daging, 3.000 butir tahu tempe, serta beragam sayuran dan bumbu. Semua bisa diproduksi dan diperdagangkan secara lokal, namun kesempatan emas ini terbuang karena kurangnya dukungan regulasi dan pendampingan dari Pemda.
"Kemandirian pangan bukan sekadar slogan – itu artinya masyarakat desa bisa menghasilkan sendiri apa yang mereka butuhkan, bukan bergantung pada pasokan dari luar yang hanya membuat harga semakin mahal dan ekonomi lokal terpinggirkan," jelasnya.
Pelaksanaan kemandirian pangan ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, BUMDes, Kelompok Dana Masyarakat Pedesaan (KDMP), dan Sekretariat Penggerak Pangan (SPPG). Namun kenyataannya, Program Makanan Bergizi (MBG) yang telah berjalan hampir satu tahun justru menjadi contoh nyata kegagalan eksekusi.
"Bahan MBG semuanya datang dari luar desa padahal ada masyarakat yang siap dan bersedia menjalankan produksi lokal. Namun mereka terhambat oleh SPPG karena BUMDes tidak mendapatkan dukungan regulasi yang jelas dari Pemda. Padahal Pemda sudah membentuk satuan tugas khusus untuk MBG – lalu untuk apa satuan tugas itu jika tidak mampu menyelesaikan masalah yang sesederhana ini?" tandasnya dengan nada tegas.
Ketua Umum menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Tujuan utama MBG yaitu pemenuhan gizi anak dan pemberdayaan ekonomi lokal tidak akan pernah tercapai jika Pemda hanya menjadi pengamat yang sibuk memberikan kritik namun tidak mau memberikan solusi konkret.
Selain itu, FK2PMD juga mengingatkan bahwa potensi pertanian desa masih jauh dari optimal. Melalui intensifikasi pertanian, produktivitas padi bisa dinaikkan dari 5 ton per hektar menjadi minimal 7 ton per hektar – yang berarti peningkatan pendapatan dari Rp32,5 juta menjadi Rp45,5 juta per hektar per musim tanam.
"Tidak ada hal yang sulit jika kita mau bergerak dan tidak bersikap sombong untuk menerima masukan dari lapangan. Pemda harus menjadi motor penggerak, bukan penghalang yang membuat masyarakat desa terus terjebak dalam ketergantungan," pungkas Ketua Umum FK2PMD dalam pesan yang jelas menyasar kepada pemerintah daerah.
(Zakariyya)
