Lemahnya Standarisasi MBG: Menu Sangat Minim Gizi, Perlukan Revisi Sistem Total

 

Garut,OpsJurnal.Asia - 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan prestasi belajar siswa sekolah dasar di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat minimnya standarisasi dalam pelaksanaannya. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan peserta didik tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap program yang memiliki anggaran besar ini.
 

Kualitas Tidak Terjamin, Banyak Kasus Masalah Kesehatan
 

Berdasarkan data yang diperoleh, hingga September 2025 telah tercatat lebih dari 4.700 kasus keracunan akibat makanan MBG di berbagai wilayah, dengan 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) di 10 provinsi. Di Kabupaten Garut sendiri, kasus keracunan pernah membuat 657 pelajar jatuh sakit.
 

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik bahwa standar gizi yang ditetapkan belum sesuai dengan kebutuhan anak sekolah. Selain itu, Badan Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (BGN) dinilai gagal menjalankan fungsi akuntabilitas, sehingga pengawasan terhadap penyedia makanan tidak optimal.

 
"Kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seragam menjadi akar masalah. Mulai dari penyimpanan, pengolahan hingga distribusi yang tidak memiliki patokan yang jelas. Pelaksanaan MBG yang tidak memiliki peta jalan yang jelas membuat program rentan kesalahan. Para vendor penyedia makanan seringkali dipilih tanpa melalui uji kapabilitas yang jelas!" tegas Muhammad Agus Zakariyya SE, perwakilan orang tua siswa yang menjadi suara dari banyak keluhan yang muncul di grup WhatsApp ruang publik.

 

Ia mengungkapkan, "Saya telah menerima banyak keluhan dari rekan-rekan orang tua siswa melalui grup WA. Mulai dari keluhan menu yang tidak merata – beberapa sekolah mendapatkan makanan dengan porsi dan kualitas baik, namun yang lain hanya mendapatkan makanan sederhana bahkan terkadang kurang segar. Banyak yang memposting foto makanan MBG di grup dan kita bisa melihat perbedaan yang sangat mencolok."
 

Menurut Agus, kekhawatiran orang tua semakin meningkat setelah beberapa kasus kesehatan melanda anak-anak. "Beberapa teman saya mengaku anaknya mengalami gangguan pencernaan setelah makan MBG. Saat itu, banyak yang langsung memposting keluhan di grup dan akhirnya kami sepakat untuk menyampaikan aspirasi secara terpadu," tambahnya.
 

Tata Kelola yang Tidak Matang dan Beban pada Guru

 
Kondisi yang diungkapkan Agus semakin mempertegas masalah dalam pelaksanaan MBG. Tanpa SOP yang jelas dan peta jalan yang terstruktur, proses seleksi vendor menjadi tidak transparan, membuat banyak vendor yang tidak memenuhi syarat mampu memasuki program. Proses pembuatan makanan pun tidak memiliki standar higienis yang konsisten, dan distribusi dilakukan tanpa memeriksa mutu secara cermat.

 

Selain itu, guru menjadi pihak yang paling terpengaruh secara tidak adil. Mereka diberi tugas tambahan untuk mengelola program namun harus menanggung konsekuensi ketika ada masalah, mulai dari mengganti perlengkapan yang hilang hingga menghadapi tuntutan terkait kasus kesehatan.
 

Masalah semakin kompleks dengan munculnya tuduhan penggunaan bahan tidak halal, seperti dugaan minyak babi pada makanan impor yang digunakan dalam MBG, yang semakin merusak kepercayaan masyarakat. "Ketika informasi itu muncul, grup WA langsung ramai dengan pertanyaan dan kekhawatiran. Sebagian besar orang tua di sini sangat memperhatikan aspek kehalalan, dan kabar seperti itu membuat kami ragu untuk mengizinkan anak makan MBG," ucap Muhammad Agus Zakariyya SE.


 
Ia juga menambahkan bahwa kurangnya komunikasi dari pihak sekolah dan pemerintah daerah membuat ketidakpastian semakin besar. "Kita sering tidak tahu siapa yang harus ditanya ketika ada masalah. Informasi tidak transparan, sehingga orang tua hanya bisa berdiskusi dan berbagi kekhawatiran di grup WA," katanya.

 

Saran Perbaikan untuk Program yang Lebih Baik

 
Berbagai pihak mengajukan saran untuk memperbaiki program MBG:
 

- Pembuatan SOP Seragam dan Peta Jalan yang Jelas: Diperlukan pembuatan SOP yang mencakup seluruh tahapan – mulai dari seleksi vendor, pengolahan makanan, penyimpanan, hingga distribusi. Peta jalan pelaksanaan juga harus dirumuskan secara matang untuk menghindari kesalahan.

- Evaluasi Tata Kelola: Perlu dilakukan revisi regulasi teknis dan penguatan pengawasan kolaboratif antara pemerintah daerah, sekolah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta masyarakat. Transparansi data terkait insiden keracunan juga harus ditingkatkan.

- Penghentian Sementara Distribusi: Founder Ethics of Care, Farid Wajdi, mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara distribusi MBG hingga sistem pengelolaan diperbaiki secara menyeluruh, termasuk pembentukan satuan tugas lintas lembaga dan penerapan sistem penelusuran digital makanan.

- Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Pengamat politik Iwan Setiawan dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyarankan agar program MBG juga difungsikan untuk membeli bahan baku dari UMKM dan petani lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas makanan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

- Partisipasi Orang Tua dan Transparansi Informasi: Muhammad Agus Zakariyya SE mengusulkan agar pihak terkait membentuk forum komunikasi resmi dengan orang tua siswa dan membagikan informasi secara berkala melalui grup WA atau platform resmi. "Kami menginginkan akses informasi yang jelas – mulai dari daftar vendor yang terpilih melalui proses seleksi yang jelas, standar menu yang ditetapkan, hingga jadwal pengawasan. Kami juga siap terlibat dalam tim pengawas agar bisa memastikan kualitas makanan yang diterima anak-anak sesuai standar," katanya.
 

"Program MBG memiliki tujuan yang mulia, tetapi pelaksanaannya harus diperbaiki secara menyeluruh agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa dan tidak menimbulkan masalah baru," tutup salah satu narasumber.

(Zakariyya)