Garut,OpsJurnal.Asia -
Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) melalui Ketuanya, Ade Sudrajat, menyerahkan ultimatum tak terbantahkan kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Garut, Syakur-Putri. Pernyataan ini disampaikan melalui sambungan telepon kepada Opsjurnal.asia pada Jumat (27/02/2026), terkait praktik tidak wajar dalam rotasi jabatan yang dinilai menghancurkan sistem karier Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan utama adalah memutus akar patronase politik, membasmi fenomena "lompat pagar" pejabat, serta memaksa penerapan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 62 Tahun 2023 yang mengatur standar kompetensi jabatan. GIPS menegaskan ketaatan pada regulasi adalah wajib, menantang untuk menghentikan semua praktik salah, mengancam laporkan setiap kejanggalan ke KASN dan Kemendagri, serta menuntut audit terbuka tanpa syarat.
MENANTANG NYALI SYAKUR-PUTRI HADAPI FENOMENA "LOMPAT PAGAR"
Ade Sudrajat menegaskan bahwa mandat rakyat yang diemban Syakur-Putri harus diwujudkan dengan birokrasi bersih dan berbasis kompetensi. Ia mengapresiasi kritik mantan Bupati Rudy Gunawan mengenai fenomena "Kabid melompati pagar" – di mana pejabat junior dapat menduduki jabatan strategis secara instan melalui penggunaan instrumen "Kotak 9" – dan memperdalam teguran terkait praktik tersebut.
"Pasangan Syakur-Putri dipilih rakyat untuk membawa perubahan, bukan untuk memelihara patronase politik. Sangat ironis jika di bawah kepemimpinan definitif, para Camat dan Sekdis senior yang berdarah-darah di lapangan justru hanya jadi penonton, sementara ada pejabat junior yang 'melompat pagar' karena faktor kedekatan. Kami menantang nyali Bupati dan Wakil Bupati untuk menghentikan praktik ini sekarang juga!" tegas Ade.
KUTIPAN TEGAS ADE SUDRAJAT: LEGITIMASI PERBUP 62/2023 BUKAN FORMALITAS
Sebagai pengamat kebijakan publik, Ade menjelaskan bahwa Perbup 62/2023 memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas bagi kepemimpinan Syakur-Putri:
"Secara politis, Perbup 62/2023 adalah instrumen untuk membatasi kewenangan Bupati agar tidak semena-mena. Standar kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural dalam aturan ini adalah harga mati. Jika Syakur-Putri membiarkan praktik titipan tetap berjalan, berarti mereka sedang melegitimasi penghancuran sistem merit di Garut."
"Dengan kondisi pelayanan publik Garut yang masuk zona kuning, Perbup ini berfungsi memastikan pejabat Eselon II hingga IV memiliki kualifikasi yang selaras dengan janji kampanye. Tanpa kompetensi, visi-misi Syakur-Putri hanya akan menjadi dokumen tanpa eksekusi."
"Instrumen pengendalian karier lima tahun dalam regulasi ini harus memberikan kepastian bagi ribuan ASN di Garut. Jika pola mutasi tidak wajar tetap berlanjut, motivasi kerja ASN akan ambruk. Birokrasi yang sehat harus berbasis pada kinerja, bukan pada kedekatan dengan penguasa."
"Kami ingatkan bahwa ketaatan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sebagaimana diubah dengan PP No.17 Tahun 2020) adalah kewajiban konstitusional. GIPS tidak akan segan-segan melaporkan setiap kejanggalan promosi jabatan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jika terbukti ada manipulasi penilaian kompetensi atau penyalahgunaan 'Kotak 9'."
DESAKAN AUDIT TERBUKA PROSES MUTASI JABATAN
Menutup pernyataannya, Ade Sudrajat menuntut transparansi total dari pasangan Syakur-Putri. Ia meminta agar dilakukan audit terbuka terhadap seluruh proses seleksi dan rotasi jabatan yang telah atau akan dilakukan, sebagai bentuk bukti integritas kepemimpinan mereka.
"Rakyat Garut sedang menonton. Apakah Syakur-Putri akan menjadi pelopor birokrasi profesional, atau justru menjadi pelestari nepotisme gaya baru? GIPS akan tetap menjadi oposisi strategis untuk memastikan Perbup 62/2023 tidak dikangkangi demi syahwat politik sesaat," pungkas Ade.
(Zakariyya)
