Jawa Barat,OpsJurnal.asia-
Imbauan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar masyarakat menyisihkan Rp 1.000 per hari sebagai bentuk solidaritas sosial menimbulkan beragam reaksi. Sebagian warga menilai inisiatif itu baik, tetapi sebagian lain justru merasa keberatan atau khawatir soal transparansi pengelolaannya. Imam Maftuh (32), seorang pekerja swasta di Kota Bandung, mengaku tidak keberatan dengan jumlah sumbangan tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam distribusi dana.
"Kalau pekerja, enggak masalah. Kalau kayak ibu rumah tangga, jadi pertimbangan, kan enggak kerja. Nanti bakalan jelas tidak penyalurannya, khawatir disalahgunakan," ujarnya saat ditemui di Jalan Cibeunying Utara, Senin (6/10/2025).
Imam menambahkan, meskipun nominalnya kecil, pengelolaan yang tidak jelas bisa memunculkan kecurigaan masyarakat.
"Bukannya menyepelekan, tetapi penyalurannya harus jelas bagaimana skemanya, jangan sampai dana ini tertumpuk terus ada oknum yang menyalahgunakan," katanya.
Berbeda dengan Imam, Hamzah (25), seorang fresh graduate, menilai program itu justru menambah beban masyarakat.
"Saya kontra bukan masalah nominal, ada mungkin dari APBD bukan meremehkan nominal, tetapi kenapa harus donasi? Ditambah ekonomi sedang tidak baik-baik saja," ungkapnya. Hamzah menegaskan, pemerintah seharusnya lebih dulu memperbaiki tata kelola anggaran daripada menarik donasi dari warga.
"APBD lebih di-manage lagi. Menurut saya, bisa dana sumbangan itu lebih ditujukan kepada para pejabatnya yang dipotong gajinya. Masyarakat sudah bayar pajak juga kan," tegasnya.
Sementara itu, Silfi (29), pekerja swasta, mencoba melihat sisi positif dari gagasan ini. Ia menilai, ide solidaritas bisa diterapkan asalkan pemerintah mempertimbangkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah.
"Bagus-bagus saja, bagi yang kerja itu mungkin tidak seberapa, tetapi mungkin ada pertimbangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.
Silfi mengingatkan, beban masyarakat kecil jangan sampai bertambah hanya karena program ini.
"Mereka kan agak kesusahan juga buat makan, ditambah mungkin ini bisa memberatkan. Tapi lebih baik lagi kalau pejabatnya lebih besar. Kan mereka juga uang tunjangannya cukup lumayan, bisa sampai puluhan jutaan gajinya," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan Gerakan Rereongan Poe Ibu untuk memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Melalui gerakan ini, ASN, pelajar, dan warga diajak menyisihkan Rp 1.000 per hari guna membantu kebutuhan darurat di bidang pendidikan dan kesehatan.
"Melalui Gerakan Rereongan Poe Ibu, kami mengajak ASN, pelajar, dan masyarakat menyisihkan Rp 1.000 per hari. Kontribusi sederhana ini menjadi wujud solidaritas dan kesukarelawanan sosial demi membantu kebutuhan darurat masyarakat," ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/10/2025).
Gerakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang ditandatangani Dedi pada 1 Oktober 2025.
Sumber: Kompas.com
