Majalengka,OpsJurnal.Asia -
Pengadilan Negeri Majalengka menggelar sidang pembacaan putusan praperadilan pada hari Senin, 9 November 2026, yang menghasilkan keputusan penting terkait proses hukum yang sedang dijalani terhadap Dhany Eka Rahadian. Dalam putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, PN Majalengka secara resmi mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan, dengan satu keputusan kunci yang menjadi sorotan utama: penetapan Dhany Eka Rahadian sebagai tersangka dinyatakan tidak sah.
Keputusan ini atau ketidaklengkapan dalam prosedur hukum yang dilakukan pada tahap penetapan status tersangka. Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa dasar hukum maupun proses yang ditempuh saat menetapkan Dhany Eka Rahadian sebagai tersangka belum memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penetapan tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah.
Sementara itu, untuk bagian-bagian lain dari permohonan yang diajukan dalam gugatan praperadilan ini, majelis hakim memutuskan tidak dapat mengabulkannya. Dengan kata lain, putusan bersifat parsial — sebagian dikabulkan, sebagian lain ditolak. Namun demikian, poin yang paling substansial dan berdampak langsung pada posisi hukum seseorang, yaitu status sebagai tersangka, telah diputuskan berpihak pada kebenaran prosedur hukum.
Menyikapi putusan tersebut, Robby Extrada Yudha selaku Kuasa Hukum Dhany Eka Rahadian menyampaikan:
"Salah satu poin penting dalam putusan tersebut, hakim menyatakan penetapan Dhany sebagai tersangka tidak sah."
Menurutnya, putusan ini membuktikan bahwa sistem hukum kita masih menjunjung tinggi asas legalitas dan kepastian hukum. Bahwa setiap proses hukum, dari yang paling awal, harus dilakukan dengan benar, tertib, dan sesuai prosedur. Jika ada satu langkah saja yang menyimpang dari ketentuan, maka langkah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan tidak sah. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama, dan proses hukum harus transparan serta dapat dipertanggung jawabkan.
Apa artinya secara hukum ketika penetapan seseorang sebagai tersangka dinyatakan tidak sah? Artinya, sejak awal penetapan tersebut dikeluarkan, ia memiliki cacat prosedur. Konsekuensinya, status tersangka tersebut gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara sederhana, posisi hukum Dhany Eka Rahadian kembali ke posisi sebelum penetapan itu ada. Tentu saja, hal ini tidak menutup kemungkinan proses hukum dapat dilanjutkan kembali dengan prosedur yang benar, namun pihak penyelidik wajib memperbaiki kekurangan-kekurangan yang telah dinilai oleh hakim.
Putusan ini juga mengirimkan pesan penting kepada seluruh aparat penegak hukum: kepatuhan pada prosedur hukum adalah keharusan mutlak. Kecepatan proses tidak boleh mengorbankan kebenaran prosedur, karena hukum yang tidak dijalankan dengan cara yang benar pada akhirnya tidak akan melahirkan keadilan yang sesungguhnya. Pengadilan Negeri Majalengka melalui putusan ini telah menegaskan fungsinya sebagai pengawas jalannya proses hukum agar tetap berada di atas rel aturan yang berlaku.
Melalui sidang pembacaan putusan praperadilan ini, Pengadilan Negeri Majalengka telah menjalankan perannya dalam menjaga tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat. Keputusan bahwa penetapan Dhany Eka Rahadian sebagai tersangka dinyatakan tidak sah — meskipun permohonan lain dikabulkan sebagian — adalah bukti bahwa di tengah proses hukum yang berjalan, kebenaran prosedur tetap menjadi prioritas utama. Semoga putusan ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya peradilan yang bersih, adil, dan transparan.
Ujang Darwin
