Majalengka,OpsJurnal.Asia -
LKPM: Kejari Majalengka Harus Patuh pada Putusan Praperadilan, Perintah Pimpinan Bukan Alasan Mengabaikan Undang-Undang
Putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Majalengka yang menyatakan penetapan tersangka Dhany Eka Rahadian dalam perkara dugaan korupsi dana hibah KONI Majalengka tidak sah menjadi perhatian Lembaga Kajian Publik Majalengka (LKPM).
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut status hukum seseorang, tetapi juga menyangkut kepatuhan aparat penegak hukum terhadap putusan pengadilan dan ketentuan perundang-undangan.
LKPM menegaskan, putusan pengadilan bukanlah perintah yang dapat ditawar-tawar atau disesuaikan dengan kepentingan internal institusi. Ketika hakim telah menyatakan penetapan tersangka tidak sah, aparat penegak hukum wajib menjalankan konsekuensi hukum sesuai amar putusan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Direktur LKPM, Dede Sunarya, mengingatkan bahwa kewenangan penyidik dalam menangani perkara pidana bukan kewenangan tanpa batas. Setiap tindakan penegakan hukum harus tunduk pada hukum acara, prinsip kepastian hukum, serta penghormatan terhadap putusan pengadilan.
"Kami menghormati kewenangan Kejaksaan dalam mengusut dugaan korupsi dana hibah KONI Majalengka. Namun, kami juga mengingatkan bahwa kewenangan penegakan hukum memiliki batas, yaitu undang-undang dan putusan pengadilan. Jangan sampai aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru mengabaikan hukum yang wajib dipatuhinya," jelas Dede Sunarya.
Menurutnya, ketentuan Pasal 163 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP secara tegas mengatur konsekuensi apabila putusan praperadilan menyatakan penetapan tersangka tidak sah, yakni penyidik harus membebaskan tersangka.
Karena itu, apabila ketentuan tersebut berlaku terhadap perkara Dhany Eka Rahadian, pelaksanaan pembebasan tidak semestinya ditunda atau dihambat dengan alasan menunggu perintah pimpinan.
Perintah pimpinan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan kewajiban hukum. Sebab, dalam negara hukum, kepatuhan terhadap undang-undang dan putusan pengadilan merupakan kewajiban institusional, bukan pilihan yang bergantung pada kebijakan internal.
LKPM juga memandang penting adanya kejelasan mengenai pelaksanaan putusan tersebut, termasuk siapa pihak yang bertanggung jawab atas status penahanan Dhany setelah putusan praperadilan dibacakan.
Di sisi lain, LKPM menegaskan bahwa penghormatan terhadap putusan praperadilan bukan berarti menghapus persoalan dugaan korupsi dana hibah KONI Majalengka. Penegakan hukum tetap dapat berjalan sepanjang ditempuh melalui prosedur yang sah dan tidak bertentangan dengan putusan pengadilan.
Dengan demikian, terdapat dua kepentingan publik yang harus dijaga: kepastian hukum dan perlindungan hak seseorang, sekaligus keberlanjutan upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan keuangan negara.
"Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas ketika berhadapan dengan masyarakat, tetapi menjadi lentur ketika aparat penegak hukum sendiri dihadapkan pada kewajiban melaksanakan putusan hakim. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah ukuran penting dari integritas penegakan hukum," tegas Dede.
LKPM mendorong Kejaksaan Negeri Majalengka memberikan penjelasan terbuka mengenai tindak lanjut putusan praperadilan tersebut. Publik berhak mengetahui apakah putusan telah dilaksanakan dan bagaimana kelanjutan penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah KONI.
Pada akhirnya, perkara ini bukan semata-mata tentang siapa yang menang atau kalah dalam praperadilan. Lebih dari itu, ini merupakan ujian terhadap konsistensi aparat penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai panglima.
Sebab, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut menegakkan hukum terhadap orang lain, tetapi juga wajib tunduk dan patuh terhadap hukum yang sama.
(Ujang Darwin)
