MANGGARAI, OpsJurnal.Asia – Persoalan pendataan rumah rusak dan belum tersedianya hunian sementara (huntara) bagi korban gempa bumi menjadi keluhan utama warga Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Junaidin Mahasan, saat menggelar reses di Dusun Mondo, Jumat (23/10/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung pukul 10.54 WITA itu, warga meminta pemerintah memperbaiki pendataan kerusakan rumah, memastikan bantuan tepat sasaran, serta mempercepat pembangunan huntara bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal layak.
Berdasarkan pantauan di lokasi, pertemuan berlangsung interaktif. Sejumlah warga terdampak menyampaikan keluhan mengenai rumah yang belum terdata, ketidaksesuaian kategori kerusakan, hingga ketidakpastian bantuan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal setelah gempa.
Dalam kesempatan tersebut, Junaidin Mahasan menyalurkan 100 paket bantuan sembako dan memberikan donasi pribadi untuk membantu meringankan beban masyarakat.
Ratusan Rumah Terdampak, Data Dipersoalkan
Ketua BPD Desa Bajak, Tuti, mengungkapkan bahwa pendataan rumah terdampak gempa masih menyisakan persoalan. Dari sekitar 350 kepala keluarga (KK) yang terdampak, hanya sekitar 280 KK yang disebut telah terakomodasi dalam pendataan.
Selain jumlah warga yang belum terakomodasi, kategori kerusakan rumah juga dipersoalkan karena dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Sejumlah rumah yang mengalami kerusakan berat disebut masuk dalam kategori kerusakan sedang. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga karena penetapan tingkat kerusakan berkaitan dengan kelayakan dan besaran bantuan pemulihan rumah.
Susana Sinar (62), salah seorang warga, juga mengeluhkan data tempat tinggalnya yang tidak muncul dalam daftar setelah proses verifikasi. Padahal, menurut keluhannya, rumah tersebut sebelumnya telah didokumentasikan oleh petugas pendataan.
Warga berharap pemerintah melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh agar tidak ada keluarga terdampak yang kehilangan hak hanya karena persoalan administrasi atau ketidaksesuaian data.
Natalia Na Masih Bertahan di Tenda
Di tengah persoalan pendataan, kondisi Natalia Na (60), seorang janda di Desa Bajak, menggambarkan beratnya kehidupan warga setelah bencana.
Natalia mengaku masih bertahan di tenda karena rumahnya mengalami kerusakan dan tidak layak dihuni. Meski bagian luar bangunan tampak masih berdiri, kondisi di dalam rumah disebut tidak memungkinkan dirinya untuk kembali tinggal dengan aman.
Rumahnya juga disebut masuk kategori rusak ringan dalam pendataan, meskipun menurut kondisi yang dikeluhkan, bangunan tersebut tidak layak ditempati.
Warga menilai kondisi seperti ini perlu mendapat perhatian serius dari petugas teknis. Verifikasi seharusnya tidak hanya melihat bangunan dari luar, tetapi juga memeriksa kondisi bagian dalam dan tingkat keamanan rumah sebelum menetapkan kategori kerusakan.
Bagi warga yang masih tinggal di tenda, kepastian bantuan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan kebutuhan mendesak agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.
Huntara Pemerintah Belum Tersedia
Persoalan lain yang disoroti warga adalah belum tersedianya hunian sementara yang dibangun pemerintah di Desa Bajak.
Menurut keterangan warga, pembangunan huntara yang ada sejauh ini masih mengandalkan inisiatif relawan. Disebutkan terdapat dua unit huntara yang dikerjakan oleh relawan, sedangkan bantuan huntara dari pemerintah belum diterima masyarakat setempat.
Susana Sinar dan Fransiska Helinda Setia menyampaikan aspirasi masyarakat agar pemerintah segera memberikan kepastian mengenai pembangunan huntara serta memperjelas mekanisme bantuan bagi keluarga terdampak.
Warga mengaku telah mendapat arahan untuk menyiapkan atau membangun hunian sementara, tetapi hingga reses berlangsung, mereka masih menunggu realisasi bantuan pemerintah.
Kondisi tersebut membuat keluarga yang rumahnya tidak layak dihuni harus bertahan dalam keterbatasan. Warga berharap pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera berkoordinasi untuk mempercepat penanganan.
Junaidin Mahasan Berjanji Kawal Aspirasi Warga
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Junaidin Mahasan menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi masyarakat Desa Bajak ke tingkat pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat melalui jalur kelembagaan.
Junaidin, yang juga menjabat Sekretaris DPW PSI NTT, mendorong instansi teknis melakukan evaluasi dan verifikasi ulang terhadap data rumah terdampak, termasuk rumah yang belum masuk daftar serta bangunan yang dinilai salah dikategorikan tingkat kerusakannya.
Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting agar bantuan pemulihan dapat diberikan secara objektif, adil, dan transparan. Pendataan juga perlu memperhitungkan perkembangan kerusakan yang ditemukan setelah gempa utama dan gempa susulan.
Ia turut menyoroti kebutuhan percepatan pembangunan huntara di Desa Bajak. Pengawasan terhadap kualitas bangunan dan transparansi penyaluran bantuan dinilai penting agar program pemulihan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam dialog tersebut, warga juga menyampaikan harapan agar pengelolaan bantuan pembangunan rumah dapat melibatkan masyarakat secara langsung melalui skema swakelola, dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dan disertai pengawasan yang memadai.
Junaidin menyatakan akan mengawal aspirasi tersebut agar persoalan pendataan dan pemenuhan kebutuhan hunian warga mendapat perhatian pemerintah.
Warga Berharap Tidak Terlupakan
Reses di Dusun Mondo ditutup dengan penyerahan secara simbolis 100 paket sembako kepada warga terdampak gempa. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga di tengah proses pemulihan yang belum sepenuhnya tuntas.
Namun, bagi masyarakat Desa Bajak, bantuan sembako saja belum cukup. Mereka masih membutuhkan kepastian mengenai status rumah, kejelasan bantuan perbaikan, serta tempat tinggal sementara yang aman.
Warga berharap pemerintah segera turun langsung memeriksa kondisi rumah, memperbaiki data yang tidak sesuai, dan merealisasikan pembangunan huntara bagi keluarga yang masih bertahan di tenda.
Masyarakat juga berharap pengawalan yang disampaikan wakil rakyat tidak berhenti pada forum reses, tetapi berlanjut hingga ada keputusan dan tindakan nyata. Dengan demikian, warga terdampak gempa di Desa Bajak tidak terus hidup dalam ketidakpastian dan dapat kembali menempati hunian yang aman, layak, dan manusiawi.
