JAKARTA - Opsjurnal.asia - Bukti nyata perang habis-habisan melawan korupsi kini mulai ditegakkan secara tegas di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Jenderal H. Prabowo Subianto. Penangkapan pejabat tinggi lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diduga terlibat praktik korupsi besar-besaran menjadi tonggak penting yang mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap arah penegakan hukum di negeri ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. — Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH, serta Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jenderal Kompii — saat memberikan keterangan kepada para pemimpin redaksi media dalam dan luar negeri, melalui sambungan telepon dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Cijantung, Jakarta, Jumat (24/7).
“Kami menyampaikan kekaguman yang mendalam dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh jajarannya. Pembongkaran dugaan korupsi di lingkungan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) adalah bukti nyata bahwa Presiden sangat serius dan bertekad kuat menelusuri segala bentuk penyimpangan di lembaga pemerintahan pusat hingga sampai ke akar-akarnya,” tegas Prof. Sutan Nasomal.
Menurutnya, langkah ini membuka lembaran baru sejarah hukum di Indonesia. Ancaman hukuman mati bagi para koruptor bukan sekadar peringatan, melainkan wujud kesungguhan negara melindungi harta kekayaan rakyat yang dirampas secara tidak sah.
“Tak boleh dibiarkan oknum yang menyalahgunakan jabatan memperkaya diri sendiri dan memiskinkan negara. Kami berpesan: jangan pernah mengendur, teruslah melaju dan ungkap segala jaringan permainan yang telah terdeteksi. Rakyat telah menanti keadilan ini sekian lama,” imbuhnya.
Dukungan luas yang mengalir dari masyarakat, lanjutnya, adalah bukti rasa cinta dan harapan besar agar pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang terus diperkuat. Diperlukan ketegasan yang tak tergoyahkan untuk meruntuhkan budaya “tikus berbaju dinas” yang bekerja berkelompok, merusak tatanan ekonomi, dan merampas masa depan generasi bangsa.
“Selama ini mereka merasa mampu menutupi jejak kejahatan, merasa bisa mengakali hukum, merasa berkuasa karena saling melindungi—di mana atasan menekan bawahan untuk ikut menyimpang, dan jika tidak mau akan digeser dari jabatannya. Padahal jika dilakukan audit yang jujur dan menyeluruh terhadap aliran uang negara, pasti segala kepalsuan itu akan runtuh dan terungkap,” papar pakar hukum ini.
Oleh karena itu, ia menegaskan kembali dukungan penuh masyarakat terhadap pemberlakuan sanksi paling berat: “Maka demi keadilan dan pemulihan kerugian negara, rakyat Indonesia meminta agar koruptor yang terbukti merugikan keuangan negara dalam skala besar dijatuhi hukuman mati.”
Prof. Sutan Nasomal juga mengingatkan agar pengawasan tidak hanya berhenti di tingkat pusat, melainkan merambah hingga ke tingkat paling bawah.
“Pengawasan yang luar biasa diperlukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, hingga Pemerintah Provinsi. Begitu juga lembaga yang bertugas memeriksa dan mengaudit keuangan negara pun harus diawasi secara independen. Bukan rahasia lagi bahwa praktik korupsi telah merambah ke berbagai posisi jabatan, dengan pemahaman yang keliru: ‘dapat jabatan, berarti mendapat peluang mencari keuntungan dengan segala cara’. Pemikiran ini harus dicabut dan dimusnahkan dari akarnya,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Prof. Dr. Sutan Nasomal beserta seluruh elemen masyarakat yang diwakilinya mendoakan semoga Presiden Prabowo Subianto senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat yang tak pernah padam dalam membela rakyat kecil serta menegakkan keadilan bagi seluruh anak bangsa.
(debu jalanan gatra)
