Garut.Opsjurnal.asia — Dalam lintasan sejarah pembangunan suatu bangsa, kualitas kepemimpinan sering kali diukur bukan dari lamanya masa jabatan, melainkan dari kemampuan meninggalkan warisan yang berkelanjutan bagi kemajuan peradaban. Hal tersebut disampaikan oleh Rd H. Holil Aksan Umarzaen, Ketua Umum PM GATRA, dalam keterangan analisisnya kepada awak media Opsjurnal.asia
Menurut Rd Holil, selama satu dekade terakhir Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur secara masif dan terarah. Jaringan jalan tol yang membentang ribuan kilometer, pembangunan bendungan, perluasan pelabuhan dan bandar udara, serta berbagai Proyek Strategis Nasional menjadi bukti nyata capaian pembangunan fisik pada periode sebelumnya. Warisan ini menjadi fondasi awal yang kokoh untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, yang hasilnya dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Rabu, (17/06/26)
“Namun, setiap tahapan pembangunan memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Jika pemerintahan sebelumnya fokus mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, maka tantangan yang dihadapi pada masa kini jauh lebih mendasar dan struktural,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pergeseran orientasi strategis: bukan lagi sekadar membangun fisik, melainkan membangun sistem dan arsitektur kelembagaan negara. Hal ini terlihat dari penyusunan struktur kabinet, pembentukan lembaga-lembaga baru, serta penguatan mandat pada institusi strategis guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terpadu.
“Pemerintahan saat ini berusaha membangun ‘otak dan saraf’ negara agar fondasi yang telah ada dapat berfungsi secara maksimal. Membangun jalan relatif lebih mudah karena hasilnya terlihat segera, tetapi membangun sistem tata kelola yang andal memerlukan waktu, ketelitian, dan komitmen jangka panjang,” urainya dalam pandangan akademisnya.
Rd Holil mengakui bahwa pilihan strategis ini mengandung dua sisi: peluang sekaligus risiko. Dari sisi positif, sistem kelembagaan yang terstruktur memungkinkan penanganan isu kompleks seperti ketahanan pangan, transisi energi, hilirisasi industri, dan peningkatan investasi berjalan lebih terkoordinasi. Namun, ia mengingatkan bahwa risiko yang harus diantisipasi adalah terjadinya pembengkakan birokrasi, tumpang tindih kewenangan, serta penurunan efisiensi jika tidak dirancang dengan prinsip kejelasan fungsi dan akuntabilitas.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan tidak terletak pada banyaknya lembaga yang dibentuk, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan rakyat: stabilitas harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, kemudahan berusaha, dan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Menurutnya, ini menjadi taruhan besar yang diemban oleh pemerintahan saat ini. Jika sistem yang dibangun mampu mengubah potensi infrastruktur menjadi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan yang merata, maka akan tercipta fondasi yang kokoh menuju Indonesia maju. Sebaliknya, jika sistem tersebut justru menimbulkan hambatan baru, maka menjadi pelajaran penting mengenai arti efektivitas dalam pengelolaan negara.
“Sejarah akan menjadi penilai yang objektif. Membangun sistem adalah pekerjaan yang lebih mulia sekaligus lebih berat dibandingkan membangun bangunan fisik. Di sinilah sesungguhnya ujian dan harapan besar bagi arah pembangunan bangsa kita ke depan,” pungkas Rd Holil.
(M.A. Zakariyya, S.E)
