Bojonegoro, Jatim | Opini.
Tulisan ini disusun berdasarkan data Publikasi PDRB Kabupaten Bojonegoro.
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021–2025 yang diterbitkan BPS Bojonegoro.
Publikasi tersebut memuat struktur ekonomi daerah berdasarkan berbagai lapangan usaha.
Di dalamnya juga digunakan indikator PDRB Atas Dasar Harga Berlaku atau ADHB.
Selain itu digunakan pula PDRB Atas Dasar Harga Konstan atau ADHK.
ADHB menunjukkan besarnya nilai ekonomi daerah pada harga yang berlaku saat itu.
Sementara ADHK digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi.
Data tersebut penting untuk membaca arah pembangunan ekonomi Bojonegoro secara objektif.
Namun data statistik tidak selalu mampu menjelaskan apa yang dirasakan masyarakat.
Di sinilah analisis dan kritik publik menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi angka yang dibanggakan dalam laporan pemerintah.
Semakin tinggi pertumbuhan, semakin besar pula klaim keberhasilan pembangunan daerah.
Namun pertanyaan mendasarnya tetap sama, siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut?
Bojonegoro memiliki kekuatan migas yang membuat nilai ekonomi daerah terlihat besar.
PDRB tumbuh, investasi masuk, dan pendapatan daerah berada pada level yang tinggi.
Tetapi di saat yang sama, sebagian masyarakat masih menghadapi persoalan lama.
Lapangan kerja berkualitas belum tumbuh secepat pertumbuhan nilai ekonomi daerah.
Banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi masih kesulitan memperoleh pekerjaan.
Tidak sedikit yang akhirnya memilih merantau karena peluang kerja masih terbatas.
Walaupun sekarang pemerintah daerah menggenjot program pelatihan ke luar negeri.
Sektor migas memang menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar bagi daerah.
Namun sektor tersebut lebih banyak bersifat padat modal daripada padat karya.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi belum tentu sejalan dengan pemerataan pendapatan.
"Kue ekonomi" memang membesar, tetapi belum tentu terbagi merata kepada masyarakat.
Kondisi itu terlihat ketika sektor unggulan tumbuh, tetapi sektor rakyat tertinggal.
Petani masih menghadapi ketidakpastian harga hasil panen dari musim ke musim.
Sebagian UMKM juga masih berjuang memperoleh akses pasar dan penguatan usaha.
Di sejumlah wilayah, infrastruktur lingkungan masih menjadi keluhan masyarakat.
Ironisnya, daerah yang kaya sumber daya sering menghadapi paradoks pembangunan.
Kekayaan alam melimpah, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya terasa secara merata.
Inilah yang layak disebut sebagai persoalan kualitas pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan yang baik bukan hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif.
Pertumbuhan harus mampu menciptakan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan warga.
Pertumbuhan juga harus memperkuat pertanian, UMKM, dan ekonomi pedesaan.
Jika pertumbuhan terlalu bergantung pada migas, ekonomi menjadi rentan.
Ketika produksi migas menurun, dampaknya dapat dirasakan oleh daerah.
Karena itu pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada sektor ekstraktif.
Pemerintah perlu memperkuat sektor produktif yang menyentuh masyarakat langsung.
Pertanian modern, industri pengolahan, dan UMKM perlu menjadi prioritas.
Tujuannya agar manfaat pembangunan tidak berhenti pada statistik tahunan.
Masyarakat tidak membutuhkan grafik yang indah dalam laporan pembangunan.
Masyarakat membutuhkan pekerjaan yang layak dan pendapatan yang meningkat.
Pada akhirnya, kualitas pertumbuhan ekonomi bukan diukur dari besarnya PDRB.
Kualitas pertumbuhan diukur dari seberapa banyak warga menikmati hasilnya.
Sebab ekonomi yang besar tetapi tidak dirasakan rakyat hanya menjadi angka.
[Agus].
Sumber Data: Publikasi PDRB Kabupaten Bojonegoro Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021–2025, BPS Bojonegoro.
